RIAU24.COM -  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan meninggalkan sistem E-budgeting yang kini masih digunakan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, sistem warisan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok itu, dinilai punya kelemahan teknis. Hal itu pula yang kemudian menyebabkan munculnya ajuan janggal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020, yang kini marak disorot. 

Menurutnya, sistem tersebut bukan teknologi terbaik dalam penyusunan APBD karena punya kelemahan teknis. Bila masih menggunakan sistem itu, Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI mau tak mau harus mengisi semua komponen penganggaran secara spesifik, meski belum ada pembahasan dengan DPRD. 

Keterbatasan teknis itulah menjadi penyebab banyaknya usulan anggaran janggal dalam RAPBD 2020.

"Setiap tahun, staf itu banyak yang memasukkan, (misalnya) yang penting, masuk angka (ajuan anggaran). Toh nanti yang penting dibahas," ujarnya, Rabu, 30 Oktober 2019.

Dilansir viva, kelemahan teknis lainnya adalah tidak adanya fitur verifikasi secara otomatis membuat kesempatan anggaran yang belum dicek ulang menjadi benar-benar dianggarkan di APBD. Akibatnya, bila ada  kesalahan staff saat menginput anggaran, bisa berdampak pada ditetapkannya anggaran keliru dalam APBD.  

Karena itu, dia akan meninggalkan sistem e-budgeting tersebut. Anies tak ingin gubernur setelahnya akan mengalami nasib serupa seperti dia saat ini, di mana usulan janggal muncul dalam RAPBD 2020, seperti anggaran pengadaan lem aibon atau bolpoin yang nilainya fantastis.