RIAU24.COM -  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, menegaskan, seluruh jajaran direksi BUMN harus siap menanggung resiko dicopot dari jabatannya, jika kinerjanya dinilai tak sesuai dengan harapan, atau terlibat kasus lain seperti korupsi.

Tak hanya berlaku untuk jajaran direksi BUMN, sanksi serupa juga akan berlaku terhadap dirinya dan wakil menteri, jika kinerjanya dinilai tak sesuai harapan. Pemberlakuan sanksi ini termasuk dalam program bersih-bersih BUMN yang dicanangkan pihaknya.

"Ini bagian kenapa kemarin kan teman-teman media tulis bersih-bersih. Bersih-bersih bukan berarti mengganti, selama memang kita bisa improve kenapa harus diganti. Cuma yang tadi saya bilang, kalau saya saja dan Pak Wamen siap dicopot ya direksi mesti siap dicopot, kalau apalagi dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau selama baik kita jalani sama-sama," ujarnya, di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jakarta, Jakarta, Selasa (29/10/2019) tadi malam.

Dilansir detik, Erick mengakui pihaknya memiliki beberapa program prioritas. Mulai dari penyehatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Krakatau Steel, hingga mendorong pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Program lainnya, Erick ingin memperbaiki tata kelola perusahaan BUMN.

"KPI (key performance indicator) bagaimana Jiwasraya, lalu Krakatau Steel, Aramco, kereta cepat Jakarta Bandung itu fokus empat ini dulu. Tapi ada delapan KPI tambahan yang pasti kita akan lakukan kalau ini sendiri sudah ada progres," terangnya lagi.

"Selain pembenahan ke dalam yang tadi ini, kita kelola aset Rp 8.500 triliun tetapi kalau manajemennya tidak good corporate governance, dengan ada isu-isu sekarang korupsi macam-macam, bagaimana citra dan kepercayaan publik bisa tidak bagus. Kalau itu tidak bagus siapa yang mau berpartner dengan kita," sambungnya lagi. ***