“Kami juga sampai hari ini tidak mengetahui, apakah persoalan ini sudah diketahui oleh pejabat daerah, baik pemerintah maupun legislatif. Kami berharap pemerintah dapat mempertanyakan misi perusahaan selain berbisnis disini. Sudah berimbangkah kontribusi perusahaan tersebut kepada Kota Dumai?” tantang mahasiswa yang akrab disapa Nopan ini.

Nopan juga miris dengan isu kecemburuan anak anak tempatan dalam memperoleh haknya sesuai dengan Perda No 10 Tahun 2004 yang jelas tertuang penempatan pekerja lokal sebesar 70 %.

“Jangan sampai hal ini berlarut larut karena akan menjadi bom waktu bagi perusahaan dan anak tempatan kedepannya dengan terjadinya kecemburuan sosial dan pemerintah jangan tutup mata dan telingga” aspirasi Topan.