RIAU24.COM - Banyak direksi BUMN terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisis Pemberantasan Korupsi. Untuk itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyampaikan komitmennya untuk melakukan pengawasan lebih ketat kepada seluruh BUMN.

Dia juga memastikan akan menerapkan sepenuhnya prinsip Good Corporate Governance (GCC) dalam kepemimpinannya di Kementerian BUMN. "GCG ini harus diterapkan sehari-hari jangan cuma statement saja," kata Erick dikutip dari Tempo.co, Ahad, 27 Oktober 2019.

zxc1

Erick menambahkan jika dia belum berencana melakukan perombakan direksi BUMN dalam waktu dekat. Katanya, dia akan lebih dulu berfokus pada pembenahan di lingkungan Kementerian BUMN dan merevisi sejumlah Peraturan Menteri (Permen) BUMN yang dinilainya tumpang tindih dengan peraturan-peraturan lain.

"Permen yang harus saya ubah karena memang Presiden juga sudah bicara bagaimana  Permen-Permen yang timpang tindih dan menghambat pembukaan lapangan kerja itu harus juga diselaraskan dalam waktu satu bulan. Ini mulai kita periksa Permen apa yang akan menghambat," jelas Erick.
zxc2

Dia sendiri tak memberikan penjelasan secara lugas mengenai Permen BUMN apa saja yang dinilainya tumpang tindih dan menghambat investasi di Indonesia. Tapi, upaya tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Kementerian BUMN.

Saat disinggung tentang jabatan direksi di sejumlah BUMN tak terkecuali PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Indonesia Asahan Alumunium, Erick Thohir menyebut telah melakukan sejumlah persiapan untuk mencari pengganti kursi-kursi direksi yang ditinggalkan itu.