RIAU24.COM -  Pemerintah Irak meminta bantuan internasional setelah pasukan Amerika Serikat (AS) yang menarik diri dari Suriah memasuki negara itu secara tidak sah. Baghdad akan mengambil tindakan hukum terhadap kehadiran pasukan asing yang tidak diundang.

"Baghdad tidak memberikan izin bagi pasukan AS untuk tetap di Irak," ujar Perdana Menteri Irak Adil Abdul-Mahdi.

"Kami meminta komunitas internasional dan PBB untuk melakukan peran mereka dalam masalah ini," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis 24 Oktober 2019

Sebelumnya Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan bahwa pasukan AS dari Suriah akan transit di Irak untuk membuat persiapan untuk pulang. Ia pun memastikan bahwa tujuan pasukan AS bukan untuk menetap. Namun Esper tidak merinci berapa lama pasukan AS akan berada di Irak.

Washington memindahkan tentaranya dari Suriah utara yang kemudian memicu langkah ofensif Turki terhadap milisi Kurdi di wilayah tersebut. Ankara menganggap milisi Kurdi sebagai teroris.

Turki mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka tidak akan melancarkan serangan baru terhadap Kurdi setelah gencatan senjata lima hari dan pembicaraan Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. 

AS telah memiliki 5.000 tentara di Irak berdasarkan perjanjian dengan pemerintah Irak. Tetapi perjanjian itu dianggap kontroversial, dengan banyak warga Irak menganggapnya sebagai pendudukan lanjutan setelah invasi AS tahun 2003 yang membawa bencana.

 

Sumber: Sindonews