RIAU24.COM - Presiden Joko Widodo menunjuk Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Indonesia Maju. Baru saja ditunjuk, Ombudsman Republik Indonesia meminta beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Nadiem di kementerian yang dipimpinnya.

“Kepada Mendikbud, yang perlu diselesaikan adalah masalah zonasi,” ujar Wakil Ketua Ombudsman, Lely Pelitasari Soebekty, dilansir dari Tempo.co, Rabu, 23 Oktober 2019.
zxc1

Lely menjelaskan, diperlukan beberapa penyempurnaan aturan dalam kebijakan zonasi sistem sekolah ini. Tujuannya adalah supaya pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan kegaduhan saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB. Apalagi hal tersebut membuat sejumlah orang tua dan murid mengaku resah. itu terjadi tahun lalu  

Sementara itu, Dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Bagas Pujilaksono Widyakanigara pada saat itu menyebutkan jika metode zonasi adalah metode salah urus yang menjungkir-balikkan proses persaingan terbuka dan merampas kebebasan anak untuk memilih sekolah sesuai cita-citanya.

"Yang terjadi, hanya gara-gara rumahnya dekat dengan sekolah negeri favorit, dengan nilai UN (ujian nasional) super jelek, bisa diterima," kata Bagas Selasa, 18 Juni 2019 lalu.

zxc2

Terkait hal tersebut, Staf Khusus Mendikbud Bidang Manajemen, Hamid Muhammad menjelaskan jika mindset sekolah favorit belum hilang. Sistem zonasi, kata dia, justru bertujuan untuk memunculkan sekolah favorit baru di setiap zonasi.

"Kalau yang dikejar sekolah favorit itu-itu saja, pemerataan sekolah kita enggak akan berkembang," jelas Hamid, Rabu, 19 Juni 2019 silam.