RIAU24.COM -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memangkas jumlah eselon menjadi hanya dua level saja agar birokrasi bisa lebih simpel. Eselon lainnya nanti bisa diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian.

Menanggapi rencana presiden tersebut, Ketua Korpri Zudan Arif Fakhrulloh menyatakan pemangkasan eselon tak akan serta merta membuat proses birokrasi lebih sederhana dan lincah. Pasalnya, ada berbagai macam unsur yang mempengaruhi kinerja sistem birokrasi selain masalah eselon.

"Untuk mewujudkan birokrasi yang lincah dan efektif tidak cukup hanya memangkas eselon, tetapi harus membangun subsistem yang lain, seperti karir, tata kelola harus dibuat lebih sederhana, tidak rumit. Perlindungan hukum harus ada," papar Zudan seperti dilansir CNNIndonesia.com, Minggu (20/10).

Terkait teknis pemangkasan level eselon, Zudan belum bisa berspekulasi seperti apa. Menurutnya, bisa saja penyederhanaan dilakukan secara bertahap dimulai dari eselon IV terlebih dahulu. "Tergantung desainnya nanti bagaimana," pungkas dia.

Zudan juga belum bisa memastikan apakah pemangkasan jumlah level eselon ini akan berpengaruh pada belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau tidak. Sebab, penyederhanaan level eselon ini bukan berarti akan mengurangi jumlah ASN di Indonesia.

ASN yang berada di jabatan struktural eselon III dan IV bisa saja dipindahkan ke jabatan fungsional. Bila pemerintah tak menaikkan honor dan tunjangan untuk jabatan fungsional, maka pemangkasan level eselon akan berpengaruh terhadap belanja pegawai.

"Kalau jabatan struktural dipotong, yang fungsional tidak ditingkatkan kesejahteraannya. Itu akan berpengaruh ke APBN, efisien. Tapi kan akan menurunkan kesejahteraan ASN. Penghasilan berkurang," kata Zudan.

Oleh sebab itu, Zudan menyarankan pemerintah untuk mengkaji lagi rencana ini lebih matang.  Dia juga berharap pemerintah melakukan simulasi terlebih dahulu agar tidak merugikan ASN.***