RIAU24.COM -  Anies Baswedan akan genap dua tahun memimpin DKI Jakarta pada 16 Oktober 2019, besok. Populi Center dalam survei terbarunya menyebutkan tingkat kepuasan publik terhadap eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu masih cukup tinggi dengan mencapai angka 65,5 persen.

Meski dinilai Populi Center prestasi Anies terbilang kinclong, namun Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai ada kemunduran di dua tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, khususnya dalam pengelolaan anggaran.

"Dua tahun ini salah satu PSI soroti adalah pengelolaan anggaran, ada langkah mundur menurut kami terkait transparansi anggaran," ujar Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad di DPRD DKI, Selasa, 15 Oktober 2019 seperti dilansir tempo.co.

Menurut Idris, hal tersebut terlihat dari belum dipublikasikannya rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Pioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020. Padahal, kata dia, draft tersebut tahun sebelumnya dipublikasikan.

Ditambahkan Idris, jika Anies memang berkomitmen terkait transparansi anggaran, seharusnya semua rancangan terkait anggaran dibuka dari pembahasan awal. Hal tersebut perlu untuk membangun partisipasi publik dalam mengawasi anggaran DKI.

Selain itu, kata Idris, transparansi anggaran tersebut merupakan hal paling dasar dan berpengaruh dalam program-program serta kebijakan DKI. "Catatan kami soal transparansi ini karena ini dasar," ujarnya.