"Kalau kami di Gerindra jelas kebijakan pak Prabowo dari awal pemilihan Presiden dilakukan secara langsung. Dan itu sudah sikap final Partai Gerindra," ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Padahal, pada 16 September 2018 lalu, Prabowo menandatangani 17 poin pakta Integritas hasil dari Ijtima Ulama. Pada poin pertama, Ulama meminta kepada Prabowo untuk sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Menurut salah satu petinggi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama sekaligus tim kemenangan Prabowo-Sandi, Haekal Hasan poin satu ini adalah bersepakat untuk kembali ke UUD 1945 naskah asli yang disahkan pada 18 Agustus 1945.