RIAU24.COM - Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Perwakilan Riau, Bakhtaruddin mengatakan, realisasi belanja negara wilayah Riau hingga dengan akhir September 2019 atau di trwiulan ke III mencapai Rp23,86 triliun, atau 67,45% dari pagu.

Dia menambahkan, realisasi belanja tersebut meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp5,38 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp18,48 triliun.

"Realisasi belanja K/L sampai dengan triwulan III 2019 mencapai Rp5,38 triliun atau sebesar 64,0% dari pagu anggaran. Hal tersebut tumbuh 13,26% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp4,75 triliun atau 55,3% dari pagu," kata dia kepada wartawan di Pekanbaru, Kamis, 10 Oktober 2019.

Bakhtaruddin merincikan, komposisi belanja K/L terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp2,24 triliun atau 78,1%; belanja barang sebesar Rp2,27 triliun atau 59,8%, belanja modal Rp855,05 miliar atau 50,3% dan belanja bantuan sosial sebesar Rp7,02 miliar atau 33,7%.

zxc1

Kemudian, untuk realisasi TKDD sampai dengan triwulan III 2019 mencapai Rp18,48 triliun atau 68,5% dari pagu. Realisasi TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp6,72 triliun (61,2% dari pagu), Dana Alokasi Umum (DAU) Rp7,47 triliun (83,1% dari pagu), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp668,95 miliar (34,3% dari pagu), Dana Insentif Daerah (DID) Rp188,48 miliar (77,0% dari pagu), DAK Non Fisik Rp2,53 triliun (75,2% dari pagu) dan Dana Desa Rp898,47 miliar (62,5% dari pagu).

Penyaluran dana transfer dilaksanakan setelah terpenuhinya beberapa persyaratan termasuk capaian kinerja /output, dalam hal persyaratan tidak terpenuhi maka dapat berpotensi terjadinya gagal salur.

Dari beberapa jenis dana transfer di atas, yang sudah dapat dipastikan terjadi gagal salur adalah DAK Fisik  sebesar  Rp.204, 78 miliar dan Dana Kelurahan sebesar Rp37,94 miliar.

"Dengan rincian kabupaten/kota terlampir. Gagal salur dana transfer pusat tersebut sangat disayangkan, mengingat disaat melambatnya perekonomian dan rendahnya pertumbuhan ekonomi Riau, terdapat stimulus fiscal berupa dana dari pusat, namun tidak termanfaatkan dan hangus," terangnya lagi.
zxc2

Selanjutnya, dari realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) di Provinsi Riau sampai dengan triwulan III 2019 mencapai Rp2,65 triliun (2,36% dari pagu KUR Nasional Rp140 triliun), dengan jumlah debitur sebanyak 61.020 (21,3%) dari UMKM di Riau.

Hal ini juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, dimana UMKM/masyarakat Riau masih sedikit memanfaatkan program bantuan pembiayaan murah bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Untuk itu para stakeholder KUR termasuk Kemenkeu Perbendaharaan dan OJK serta pemda ke depan, untuk dapat bersinergi mensosialisaikan program pemerintah ini.

"Tahun depan plafond KUR akan dinaikkan lagi menjadi 150 Triliun,  suatu jumlah yang cukup fantastis yang pemerintahkan siapkan untuk kemajuan UMKM/masyarakat kita," tutupnya.