RIAU24.COM -  Ada yang berbeda dalam pelaksanaan Sidang Umum Persatuan Bangsa-bangsa (SU PBB) yang kini tengah berlangsung di Markas PBB di Jenewa, Swiss. Sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk.

Aturan itu ternyata berdampak terhadap pemimpin gerakan separatis Papua, Benny Wenda. Ia termasuk orang yang dilarang masuk ke dalam SU PBB kali ini.

Sebelumnya, Benny wenda disebut-sebut akan mencuri momen dalam agenda penting itu. Ia dikabarkan akan memanfaatkan rusuh yang terjadi di Papua saat ini, untuk meminta PBB memerdekakan Papua dari Indonesia.

Kondisi itu diungkapkan mantan petinggi Organisasi Papua Merdeka, Nick Messet.  

“Aturan ketat yang diterapkan adalah hanya warga negara resmi dari negara itu yang bisa masuk dalam ruangan SU PBB. Aturan ini perlu didukung dan ditaati,” ungkapnya kepada viva, Minggu 29 September 2019.

Ditambahkan Nick, dari Negara Vanuatu, tempat Benny Wenda berdomisili selama ini, tak ada orang lain yang ikut dalam rombongan mereka selain para delegasi resmi.

Benny Wenda yang sebelumnya dijadwalkan bisa masuk dalam SU PBB. Namun hingga sidang dimulai, batang hidungnya tak pernah tampak.

“Benny Wenda hanya berdiri di luar gedung pertemuan PBB. Tak jelas kapasitasnya,” ujarnya lagi.

Warga Papua
Nick melanjutkan, delegasi dari Indonesia yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla, didampingi tiga orang warga negara Indonesia. Hebatnya lagi, semua pendamping JK adalah warga Papua.

“Kami diminta Ibu Menlu mendampingi Pak Jusuf Kalla. Ketiganya adalah saya, Pak John dan Pak Maichel Manufandu. Ini sejarah. Baru pertama kali dalam sejarah Indonesia, ada tiga orang Papua yang mendampingi Wapres RI masuk dan duduk secara resmi dalam SU PBB,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam SU PBB kali ini, isu Papua sangat minim dibicarakan . Hanya Vanuatu dan Solomon saja yang membahas isu Papua di SU PBB, karena negara Pasifik fokus ke isu yang lebih penting buat mereka, yakni perubahan iklim.

Selain perubahan iklim, ada neberapa permasalahan yang sempat memanas dalam pembahasan, antara lain perseteruan Amerika Serikat, Arab dengan Iran. Begitu pula perang dagang hingga perseteruan pribadi AS-China, Korea Selatan dan Jepang yang menegang, Krisis Venezuela, Perdamaian di Afghanistan, serta Status Otonomi Kashmir. ***