RIAU24.COM -  Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad melemparkan wacana sanksi internasional terhadap negara yang menolak bantuan dalam kasus kebakaran lahan yang berdampak terhadap negara lain.

Wacana soal penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Asia Tenggara ini  diangkat Mahathir di sela kunjungannya ke Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB.

Mahathir mengatakan, sistem internasional yang ada saat ini sudah terbentuk sedemikian rupa sehingga tidak bisa menangani kebakaran hutan dan lahan seperti terjadi di Indonesia, yang kabut asapnya mencapai sebagian negara Asia Tenggara.

Dia pun menyamakan karhutla di Indonesia dengan yang terjadi di Brasil, yakni kebakaran hutan Amazon.

"Seperti Anda ketahui, presiden Brasil yang baru menganggap pembakaran hutan ini untuk aktivitas pertanian yang lebih besar, dan belum ada yang bisa menghentikannya. Jadi saya pikir, sistem tidak memungkinkan kita untuk ikut campur urusan dalam negeri orang lain." tuturnya, dikutip dari Bernama, Kamis (26/9/2019).

"Anda dapat menyalahkan Indonesia, Anda dapat mengkritik, tetapi mereka akan terus membakar," katanya, lagi.

Saat ditanya apakah diperlukan tindakan lebih keras terhadap Indonesia, seperti menjatuhkan sanksi ekonomi dan mendesak komunitas internasional untuk memberikan tekanan, mengingat situasinya semakin gawat, Mahathir mengatakan, dampak kebakaran hutan ke depannya akan lebih parah, bahkan tak hanya Asia Tenggara saja yang diselimuti kabut asap, melainkan seluruh dunia.

"Saya pikir PBB mungkin mengatakan iya, ini bukan masalah nasional, ini bukan urusan dalam negeri, ini adalah masalah internasional dan bahwa dunia harus menjalankan hak untuk mengambil tindakan. Jika kita memiliki kerangka berpikir itu, maka kita dapat melakukan sesuatu ketika seseorang menolak menerima bantuan untuk memadamkan api, misalnya," kata Mahathir.

Sebelumnya Mahathir menegaskan tawaran bantuan Malaysia kepada Indonesia untuk membantu memadamkan karhutla. Malaysia memiliki peralatan water bombing untuk memadamkan api di lahan luas. Namun tawaran ini ditolak pemerintah Jokowi.***