RIAU24.COM -  Meski gelombang penolakan terhadap revisi Undang-undan tentang KPK terjadi hampir di seluruh Tanah Air, namun Kepala Staf Presiden Moeldoko malah mengatakan banyak pihak yang menyetujui revisi UU tentang lembaga antirasuah itu.

Tak hanya itu, Moeldoko bahkan menyebutkan keberadaan KPK menghambat investasi di Tanah Air.

Hal itu dilontarkannya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 23 September 2019.

"Hasil survei menunjukkan bahwa yang menyetujui untuk revisi UU KPK itu lebih banyak. Gitu," lontarnya, dilansir detik.

Terkait survei tersebut, Moeldoko mengatakan hal itu dilakukan salah satu media massa.

Tak berhenti sampai di situ, Moeldoko juga menyebut keberadaan KPK bisa menghambat investasi yang tengah digenjot pemerintah. "Lembaga KPK itu bisa menghambat upaya investasi," ujarnya terang-terangan.