DPRD Kutuk Sikap Pemrov Riau Yang Tolak Bantuan Anies Baswedan
RIAU24.COM - Anggota DPRD Riau Marwan Yohanis geram atas sikap pemerintah Riau yang menolak bantuan pemerintah DKI Jakarta untuk penangan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau. Menurutnya penolakan itu menunjukkan sikap keangkuhan dan kesembongan pemerintah Riau.
"Sudah diatas sombong menurut saya Pemrov Riau ini, orang mau niat baik membantu malah ditolak,"kata Marwan dengan nada tinggi melalui sambungan telephone kepada Riau24. com. Rabu 18 September 2019.
Marwan juga menuding penolakan pemerintah Riau itu kental unsur politik sebab yang membantu Riau saat ini adalah Gubernur DKI Anies Baswedan sehingga langsung ditolak. "Coba tidak Anies Baswedan pasti diterima, jadi saya minta soal politik jangan dikait-kaitkan dengan kondisi yang sekarang ini sebab ini masalah kemanusiaan dan orang asing yang membantu kita terima kok," ujar politisi Gerindra itu.
Jadi Marwan meminta pemerintah Riau agar bisa membedakan antara politik, agama dan kemanusiaan bukan menolaknya. Maka dari itu apa yang dilakukan Pemrov DKI untuk membantu Riau saat ini Ia berharap diterima dan dihargai sepanjang bantuan itu untuk kemanusiaan.
"Jadi kita mengutuk sikap itu, masak orang ingin membantu masyarakat Riau yang kesusahan malah di tolak, "pungkas lagi.
Anggota dewan Riau dapil Inhu-Kuansing dua priode itu juga menyayangkan peryataan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger yang menyebutkan alasan penolakan bantuan Anies karena personil untuk mengatasi Karhutla sudah banyak. Menurutnya peryataan itu bertolak belakang dalam penangan Karhutla yang sampai ini belum tuntas.
"Kalau personil banyak kenapa dibiarkan asap begitu lama dan api begitu meluas sampai saat ini. Jadi menurut saya diperbanyak saja personil, masak gara-gara Anies membantu dihambat dan lagi pemelihan presidenpun lama lagi, "terangnya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirim 65 personel untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Namun, Pemprov Riau menolak dengan alasan memiliki jumlah personel cukup banyak untuk mengatasi masalah karhutla.
"Sesuai arahan gubernur (Syamsuar-red) selaku Komandan Satgas Karhutla Riau, kami masih cukup banyak personel," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger, Selasa 17 September 2019.
Meski begitu, Pemprov Riau terus melakukan kordinasi dengan baik dengan Pemprov DKI. "Kita terima kasih atas perhatian dari Pak Anies," ucapnya.
