RIAU24.COM -  Hingga saat ini, penolakan terhadap revisi UU tentang KPK, terus berkumandang. Banyak pihak yang menilai, revisi itu berakibat pada melemahnya kekuatan KPK dalam menangani kasus korupsi di Tanah Air.

Terkait hal itu, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Agil Oktaryal, mengatakan, ada dua cara yang bisa digunakan untuk menghentikan proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut. Namun kedua cara ini hanya bisa dilakukan Presiden Jokowi.

"Satu adalah kita meminta Presiden untuk menarik kembali surpres itu. Jadi berdasarkan asas contrarius actus, masih bisa dilakukan," lontar Agil, dalam diskusi di Jakarta Selatan, Minggu 15 September 2019.

Cara pertama ini, terangnya, tergantung dari kemauan presiden.

Jika cara pertama tak dilakukan, presiden bisa melakukan cara kedua. Yakni dengan tidak mengutus menterinya datang ke dalam pembahasan lebih lanjut di DPR.

"Ini masih bisa dilakukan di detik-detik terakhir ini menjelang hari Selasa (17/9) kalau Presiden memang mendengar aspirasi rakyat terkait UU KPK," tambahnya lagi, dilansir republika.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas, menyebutkan, usulan pemerintah mengenai revisi UU KPK masih harus disesuaikan dengan pendapat fraksi-fraksi di DPR. Untuk itu, rapat panitia kerja (panja) revisi UU KPK akan dilanjutkan pekan depan.

"Karena Pak Menkumham lagi berada di luar kota. Ada beberapa substansi yang merupakan usulan pemerintah yang masih harus kita sesuaikan dengam pendapat fraksi-fraksi," lontarnya, Jumat (13/9/2019) di kompleks parlemen Senayan.

Ia mengatakan, ada beberapa poin yang amat substantif dari usulan pemerintah. Poin-poin tersebut masih harus memerlukan pembahasan lebih dalam.

Dikatakan, dalam kerangka pembahasan ini, panja mendengarkan semua aspirasi dari semua kelompok masyarakat. Namun ia belum bersedia menyebutkan poin apa saja yang sudah dibahas dalam rapat hari ini.

Supratman yang juga Ketua Panja Revisi UU KPK itu mengatakan, rapat akan dilanjutkan hari Senin (16/9/2019) besok.

"Saya belum bisa memberikan apa yang sudah selesai karena ini sifatnya masih panja. Kita berharap dalam waktu-waktu ke depan seperti apa keinginan fraksi-fraksi dan pemerintah dalam pembahasan RUU tentang KPK ini kita akan sampaikan ke teman-teman media," lontarnya ketika itu. ***