4.    DPP IMM mendesak kepada pemerintah untuk menindak dengan tegas oknum yang terlibat dalam terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah jangan tebang pilih dalam menegakkan sanksi kepada para perusahaan yang membakar hutan dan lahan.

5.    Pemerintah harus menindak dengan tegas oknum pemerintahan lokal yang terbukti secara hukum terlibat dan / atau melakukan pembiaran terhadap terjadnya kebakaran hutan dan lahan ini. 

6.    DPP IMM mendesak Pemerintah Pusat untuk melakukan audit investigasi kepada pemerintah daerah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan. Permasalahan kebakaran hutan dan lahan penting untuk mendapatkan komitmen dan dukungan penuh dari pemerintah lokal sebagai pemilik daerah yang akan mengatur teknis mekanisnya.

7.    DPP IMM mendesak Pemerintah untuk melakukan mitigasi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan yang dampaknya sudah dirasakan mengganggu di daerah terdampak. Kebakaran hutan adalah permasalahan yang serius dan membutuhkan upaya penanganan secepatnya agar tidak menimbulkan kerugian dan korban lebih lanjut.

8.    DPP IMM mendesak kepada pemerintah untuk lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan sampai kepada pengusaha dan perusahaan yang melakukan pelanggaran kebakaran hutan dan lahan.

"Kika dalam beberapa waktu kedepan belum ada penanganan serius dari pemerintah pusat , maka kami menilai ini menjadi kegagalan awal dalam kepemimpinan presiden jokowi periode ke-2," tutupnya.  ****