RIAU24.COM -  Tekad Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan bergerak untuk mencaplok permukiman Israel di seluruh Tepi Barat mendapat kecaman dari PBB dan para Menteri Luar Negeri negara-negara Arab.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric, mengatakan langkah-langkah Netanyahu seperti itu secara efektif dapat membunuh harapan yang tersisa untuk solusi dua negara mengatasi konflik Israel-Palestina, yang lama menjadi fokus diplomasi internasional.

“Posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen PBB) selalu jelas, tindakan sepihak tidak membantu dalam proses perdamaian,” kata Dujarric seperti dikutip dari Arabnews, Rabu (11/9).

Sebelumnya, para Menteri Luar Negeri Arab pada hari Selasa (10/9) juga mengecam keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan mencaplok Lembah Yordan, itu sebagai perkembangan berbahaya.

“Rencana baru Netanyahu akan merusak peluang untuk kemajuan dalam proses perdamaian,” pernyataan Liga Arab, setelah pertemuan luar biasa di Kairo untuk membahas pengumuman terbaru dari pemimpin Israel

Israel mengklaim lembah itu penting untuk keamanannya dan menolak gagasan melepaskan bagiannya dalam penyelesaian apa pun dengan Palestina.

Awal bulan ini Netanyahu memperbarui janji untuk mencaplok semua blok pemukiman di Tepi Barat yang diduduki.

“Dengan bantuan Tuhan, kami akan menerapkan kedaulatan Yahudi di semua pemukiman, sebagai bagian dari tanah Israel dan sebagai bagian dari negara Israel,” katanya.

Sekitar 650.000 orang Yahudi Israel saat ini tinggal di lebih dari 100 pemukiman yang dibangun sejak 1967, ketika Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Setelah pengumuman Netanyahu tersebut, seorang pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan kebijakan Washington terhadap Israel dan wilayah Palestina tetap tidak berubah.

“Tidak ada perubahan dalam kebijakan Amerika Serikat saat ini,” kata seorang pejabat Pemerintah Trump ketika ditanya apakah Gedung Putih mendukung langkah Netanyahu.

Lembah Jordan adalah sekitar sepertiga dari Tepi Barat, yang diduduki Israel dalam Perang Enam Hari 1967. Politisi sayap kanan Israel telah lama memandang wilayah strategis sebagai bagian dari wilayah yang tidak akan pernah mereka tinggalkan.***