RIAU24.COM - Pemerintah melalui BPJS Kesehatan akan menaikkan tarif iuran peserta hingga 100 persen. Rencana itu dilakukan untuk menutupi defisit keuangan BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 20 milyar.

Asisten Deputi Bidang Utilisasi dan Antifraud BPJS Pelayanan Primer, Nur Indah Yuliati membantah kenaikan iuran, melainkan penyesuai.

"Besaran iuran tidak sesuai dengan jumlah aktual. Jadi bukan naikan iuran tapi penyesuaian sebenarnya. Karena diawal sudah tidak sesuai ditetapkannya," kata Indah, dilansir dari viva.co.id, Selasa, 3 September 2019.
zxc1

Hal itupun ditanggapi oleh politisi PKS, Mardani Ali Sera. Dia mengatakam seharusnya negara yang menyesuaikan tarif baru BPJS Kesehatan tersebut.

"Negara yg harus menyesuaikan tarif, jangan rakyat yg disuruh menyesuikan," kicau Mardani di akun Twitternya, Rabu, 4 September 2019.

Mardani yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI menambahkan, negara memiliki komitmen untuk membuat rakyatnya sehat dan sejahtera. Maka itu, negara lah yang bertanggungjawab atas penyesuai iuran BPJS tersebut.

"negara punya komitmen membuat masyarakatnya sehat dan sejahtera, maka negara punya tangungjawab bantu rakyat sesuaikan tarif. Gini aja kok gak paham sih," kata dia.

zxc2

Netizen juga turut mengomentari pendapat yang disampaikan oleh Mardani Ali Sera tersebut. Ini kata netizen.

"Pak @MardaniAliSera mohon perjuangkan mengenai rencana kenaikan iuran bpjs ini bersama teman2 di DPR. Kami sebagai rakyat kecil sangat berharap terhadap kinerja teman2 di DPR," kata @ekosnrd.

"Jika harga harga dinaikan oleh pemerintah. Itu artinya keuangan negara sdg tdk sehat. Kalo keuangan negara tdk sehat, kenapa pula hrs ngotot pindah ibukota? Nalarnya di tempurung," komentar @king_aster.