RIAU24.COM -  Jumat 30 Agustus 2019, Seorang pembuat film Min Htin Ko Ko Gyi divonis hukuman satu tahun penjara oleh pengadilan Myanmar. Hal itu karena Mun Htin dianggao kerap kritik militer lewat Facebook.

Seperti dilansir Okezone, Pembuat film itu ditangkap sejak April dan dituduh melanggar hukum. Dimana ada hukum di Myanmar yang melarang adanya pernyataan yang bisa menyebabkan seorang prajurit memberontak atau gagal dalam pelaksanaan tugas.

zxc1

Postingan-postingan Min Htin Ko Ko Gyi di Facebook kerap mengkritik militer di politik dan undang-undang negara 2008, yang disusun oleh mantan junta yang berkuasa dan diubah oleh pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. "Tolong, jangan khawatir tentang aku, aku akan kembali. Saya ingin semua orang saling mendukung orang mengubah konstitusi dengan para pemimpin kita," katanya mengutip Reuters, Kamis (29 Agustus 2019).

Walau Suu Kyi mengambil alih kepemimpinan dengan kemenangan besar pada pemilu 2015, namun undang-undang konstitusi ini memiliki peran politik utama untuk militer, termasuk kursi di demokrasi.

zxc2

Bahkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa telah menyetujui jumlah yang telah ditentukan di militer selama 15 tahun.

Sementara Juru berbicara (Jubir) pemerintah Zaw Htay belum bisa mengomentari kasus ini. Begitu juga dengan juru bicara (Jubir) tidak bersedia untuk memberi komentar.

Pengacara Min Htin Ko Ko Gyi, Robert San Aung, menyebut kepada Reuters bahwa ia bakal mengajukan banding atas vonis pengadilan.

"Tulisannya tidak sesuai dengan karakteristik bagian yang dituduhnya bertentangan. Itu tidak menyebabkan pemberontakan atau rasa tidak menghargai dalam militer," sebut San Aung.

Apalagi menurut San Aung, Min Htin Ko Ko Gyi belum lama ini usai menjalani operasi kanker hati, dirinya khawatir tentang kesehatan kliennya di penjara.

Menurut Kelompok Hak Asasi Manusia, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, 161 orang telah di penjara atau diadili di Myanmar. Maung Saungkha, seorang aktivis HAM Athan vonis yang diberlakukan gara-gara kritik militer itu sebagai tamparan keras terhadap kebebasan menyuarakan aspirasi di Myanmar.