RIAU24.COM -  Sabtu 24 Agustus 2019, Ketua Petani Muda Riau (Pemuri) Ade Putra Daulay menghadiri Focus Group Discustion (FGD) RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan di Jakarta. Kehadiran Pemuri juga membawa harapan petani Riau ke dalam diskusi tersebut.

Kegiatan Focus Group Discustion Rancangan Undangan Undangan Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan diadakan oleh Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia di Jakarta. Turut hadir Anggota DPR RI Komisi IV Bapak Hasanuddin, Direktur Serealia Kementerian Pertanian RI Bapak Bambang, Penasihat Senior IHCS, dan Bapak Tedy Dirhamzah Wakil Ketua Umum PISPI sebagai narasumber.

zxc1

Dalam FGD kali ini Ketua Petani Muda Riau (Pemuri) Ade Putra Daulay membawa beberapa poin yang di rekomendasikan untuk dimasukkan kedalam RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang akan di Bahas oleh DPR RI bulan depan diantara lain yakni poin tentang peran pemerintah dalam menentukan harga pasar komoditi pertanian yang konkrit. Di samping itu Pemuri juga menyuarakan mengenai sanksi.

Dimana dalam RUU yang akan di bahas nanti ada 14 pasal mengenai sanksi bagi pelaku usaha pertanian, petani dan pemerintah. Tetapi Hanya 1 Pasal saja buat Pemerintah sementara untuk pelaku usaha pertanian dan petani ada 13 Pasal.

zxc2

"Artinya RUU ini seolah untuk memberatkan petani sementara tujuan utama dari RUU ini adalah bagaimana membantu petani," sebut Ade Putra Daulay.

Dan terakhir Ade Putra menyampaikan selama ini kita petani selalu dijadikan objek. "Jika ingin petani dan pertanian kita maju menuju SDM unggul dan Indonesia Maju maka petani harus dijadikan subjek bukan lagi objek. Selama konsep ini belum di rumah maka harapan Petani Sukses hanyalah jargon semata," tutup Ade Putra Daulay.