RIAU24.COM -  Penilaian mengejutkan, dilontarkan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, tentang kondisi Indonesia saat ini. Menurutnya, sistem bernegara Indonesia saat ini menganut sistem kapitalis yang liberal.

Pernyataan itu dilontarkannya saat memberikan kuliah umum bertajuk "Tantangan Bangsa Indonesia Kini dan Masa Depan" di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu 14 Agustus 2019.

"Ketika kita berkompetisi (pilpres dan pilkada), wani piro. Saya enggak tahu lembaga pengkajian UI ini sudah mengkaji wani piro itu saya enggak tahu, praktiknya yang saya tahu money is power, bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan attitude, bukan juga ilmu pengetahuan. Above all, money is power," lontarnya, dilansir republika.

Ditambahkannya, hal ini berarti Indonesia malu-malu kucing untuk mendeklarasikan sebagai negara kapitalis yang liberal.

"Kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis, yang liberal, itulah Indonesia hari ini," tegasnya lagi.

Lebih lanjut, Paloh juga menyayangkan sistem politik yang cenderung kapitalis dan liberal di Indonesia, di mana tidak mendapat perhatian oleh para akademisi. Padahal, realitas di Indonesia saat ini bertentangan dengan Pancasila.

"Tidak ada pengamat, lembaga penelitian dan lembaga ilmiah tidak memperhatikan. You tahu enggak, bangsa kita ini adalah bangsa yang kapitalis hari ini. You tahu enggak, bangsa kita ini bangsa yang sangat liberal hari ini. Ngomong Pancasila, mana itu Pancasila. Tanpa kita sadari juga, kalau ini memang kita masuk dalam tahapan apa yang dikategorikan negara kapitalis," paparnya lagi.

Tak hanya itu, Paloh juga menyebutkan, Indonesia saat ini terlalu bersahabat dengan pragmatisme transaksional.  

"Kita bertikai satu sama lain. Kita dekat dengan materialistik, kita bersahabat dengan pragmatisme transaksional, kita pakai jubah nilai-nilai religi, tapi kita sebenarnya penuh hipokrisi (munafik)," tuturnya.

Di hadapan civitas akademi UI, Surya juga mempertanyakan apakah masyarakat Indonesia mampu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini karena sistem yang tumbuh dan berkembang adalah non-Pancasila. "Ada ideologi baru yang ditawarkan, entah apa bentuknya, saya minta penelitian dari UI," ujarnya lagi. ***