RIAU24.COM -  Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hasegem, menanggapi pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) yang meminta Polri untuk menyerang balik pembunuh Briptu Hedar di Papua.  Theo mengatakan serangan balik tidak akan menyelesaikan masalah. 

"Apa yang disampaikan Pak Jusuf Kalla terkait serangan balik ini sebenarnya suatu kekeliruan yang dibicarakan Pak Jusuf Kalla. Saya pikir masalah ini harus diselesaikan secara serius," kata Theo di Kantor Amnesty International, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 14 Agustus 2019.

Theo menuturkan, untuk menyelesaikan konflik di Nduga ini, pemerintah harus duduk bersama dengan perwakilan KKB dan membahas pokok masalah. Menurutnya, kontak senjata tidak akan menyelesaikan masalah.

"Kalau ada korban, saya pikir semua pihak harus duduk dan diskusi kenapa masalah itu terjadi. Saya pikir apa yang terjadi di Nduga dan Ilaga baru-baru ini, kalau melakukan penyerangan itu bukan penyelesaian masalah. Itu justru masalah akan tambah rumit, tambah susah, dan dunia akan membaca persoalan ini adalah persoalan yang sangat urgen," jelas Theo.

Theo meminta agar JK dapat mewakili pemerintah untuk berdialog dengan perwakilan KKB agar tidak ada lagi korban jiwa akibat konflik ini.

"Artinya kalau kita duduk bersama itu kita bisa dialog untuk penyelesaian masalah. Bukan justru malah memerintahkan serangan balik. Kalau serangan balik itu justru banyak korban. Karena ini perintah seorang nomor dua di Indonesia, dan itu bisa terjadi," ucap Theo. 

Senada dengan Theo, Koordinator Gereja Kingmi di Tanah Papua Kabupaten Jayawijaya, Pendeta Esmon Walilo, tidak sepakat dengan pernyataan JK untuk melakukan serangan balik. Karena hal itu akan semakin memperburuk konflik di Papua.

"Sekarang Pak JK perintahkan operasi balik, itu akan meninggalkan masalah juga. Makanya sekarang ada sidang di Pasifik Selatan, dari Mikronesia, Polinesia ada 16 negara, ada salah satu agenda yang dibahas yakni Papua lepas dari NKRI," kata Esmon.

Esmon meminta sebaiknya pemerintah lebih mengedepankan komunikasi dibanding opsi menyerang balik. Ia yakin dengan komunikasi, permasalahan konfilk di Nduga dapat diselesaikan. 

"Negara kalau membuka diri itu bisa diselesaikan ini, sudah 57 tahun enggak gampang. Ini harga yang mahal, tapi kalau enggak ada komunikasi bisa putus di tengah jalan," tutur Esmon.

Pada Selasa (13/8), JK menegaskan, jika ada aparat TNI maupun Polri yang diserang kelompok bersenjata, pemerintah berhak mengambil tindakan tegas. Pasukan yang bertugas di sana harus menyerang balik kelompok bersenjata yang mengganggu keamanan.

"Apabila ada yang menyerang aparat polisi negara harus diselesaikan, harus diserang balik. Itu harus. Kalau diterima begitu saja itu salah," tegas JK.

Sumber: Kumparan