RIAU24.COM -  Anggota DPRD Riau Husni Thamrin tidak melarang Gubernur Riau Syamsuar meminjam uang kepada salah satu BUMN dalam hal ini PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membangun infrastruktur jalan. Tapi menurutnya janggal jika Riau meminjam kepada pusat karena APBD Riau cukup besar. 

"Tidak masalah Syamsuar pinjam duit ke pusat tapi kenapa harus meminjam padahal APBD kita banyak 10 triliun dan bukti kita banyak karena kita ada sisa pengunaan anggaran ( Silpa)  meskipun itu tidak banyak, " katanya di DPRD Riau.  Kamis 8 Agustus 2019.

Tapi jika itu memang kebutuhannya mendesak,  politisi Gerindra ini menyarankan gubernur bisa menjalankan sistem multiyears untuk menjalankan visi dan misinya itu dalam membangun infrastruktur. "Tapi di permendagri peminjaman itu tidak bisa dilakukan untuk sekali bangun tapi dengan sistem multiyears dan kalau menggunakan sistem multiyears itu tidak masalah, "jelasnya.

Dan kondisi sekarang ini lanjutnya apakah pengajuan hutang itu untuk sekali bangun atau multiyears dua tahun anggaran, Bangar DPRD Riau tengah membahasnya. Tapi dirinya menyarankan gubernur mengambil sistem multiyears saja dalam menjalankan visi dan misinya. Dia memberi contoh soal pembangunan jalan lintas Bono dengan sistem multiyears dengan tiga tahun anggaran bisa selesai atau sebelum masa syamsuar habis lintas Bono sudah tuntas. 

"Jadi intinya kalau kita meminjam yang ada di pola masyarakat kita tidak punya duit tapi kalau multiyears kita banyak duit, "tuturnya.

Sebelumya Wakil ketua DPRD Riau Sunaryo mengakui ada usulan Gubernur Riau Syamsuar yang meminjam uang kepada perusaan BUMN dalam hal ini PT SMI untuk pembangunan infrastruktur jalan di Riau. Adapun total uang pinjaman kepada perusaan plat merah itu sebesar 4 Triliun. 

"Rencana peminjaman daerah itu sebesar 4 triliun untuk infrastruktur," kata Sunaryo belum lama ini. 

Tapi lanjut Sunaryo pinjaman itu masih dibahas oleh banggar apakah sudah memenuhi kriteria persyaratan atau tidak. Dan kegunaan peminjaman itu sudah masuk dalam perencanaan atau tidak. 

"Kita juga ingin mengetahui pinjaman untuk pembangunan jalan apakah masalah hukumnya sudah selesai baik itu dikawasan hutan atau tidak. tentu hal ini perlu dikaji ulang.  Kendatipun demikian selama persyaratan terpenuhi kita Oke saja dan tidak masalah," ujarnya. 

Tapi intinya tambah politisi PAN ini usulan peminjaman uang itu akan dikaji lagi. Jika usualan itu disetujui dalam KUA PPAS tentu APBD 2020 Riau akan berjumlah 12 Triliun tapi jika tidak dikabulkan APBD Riau berjumlah 7 triliun.