RIAU24.COM - NEW YORK - Pemerintah Iran menyebut pemberian sanksi terhadap Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif oleh Amerika Serikat sebagai "preseden berbahaya". Untuk itu,  Iran meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, menekan Amerika agar membatalkan sanksi tersebut.

Melalui sepucuk surat yang dikirimkan kepada Guterres, Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi menuduh AS melakukan pelanggaran yang sangat kasar terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Ia juga mendesak masyarakat internasional untuk mengutuk perilaku AS.

"Memaksa negara untuk mematuhi tuntutan ilegal Amerika Serikat mengancam multilateralisme, sebagai dasar hubungan internasional, dan menetapkan preseden yang berbahaya, membuka jalan bagi mereka yang bercita-cita untuk memecah belah, bukan menyatukan, negara," tulisnya seperti dikutip dari VOA, Rabu (7/8/2019).

Ravanchi meminta Guterres untuk berperan aktif untuk menjaga integritas PBB sesuai tanggung jawabnya untuk melawan apa yang disebutnya sebagai tren yang berbahaya. "Pengenaan sanksi ilegal terhadap Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran juga melanggar prinsip kesetaraan kedaulatan Negara," kata Ravanchi seperti dilansir sindonews.

Namun, tidak jelas apa yang bisa dilakukan Guterres dalam menanggapi permintaan Iran. Juru bicara PBB Stephane Dujarric menolak mengomentari surat itu.

Ketegangan AS-Iran memburuk sejak Presiden Donald Trump mundur dari perjanjian internasional 2015 untuk mengekang program nuklir Iran dengan imbalan bantuan sanksi pada tahun lalu. Zarif adalah tokoh penting dalam lahirnya perjanjian nuklir ini.