RIAU24.COM -  Selasa 6 Agustus 2019, Provinsi Riau termasuk wilayah yang banyak hotspot atau titik panas. Bahkan Ibu Kota Provinsi Riau sejak sepekan terakhir diselimuti kabut asap pekat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan bakal ada sanksi bagi yang 'tidak beres' atasi masalah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2019, yang dihadiri Gubernur/Walikota, Kapolda, hingga Pangdam di daerah-daerah rawa  kebakaran hutan.

zxc1

Seperti dilansir dari situs Tempo, Presiden Jokowi menyesalkan munculnya banyak titik panas tahun ini. "Aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku. Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi, 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri, copot kalau nggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," sebut Presiden Jokowi dalam pengarahannya, Selasa 6 Agustus 2019.

Presiden Jokowi sebut dibanding 2015, jumlah hotspot tahun 2019 memang jauh menurun. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada 2015 memang menjadi bencana besar bagi negara, yang membuat 2,6 juta hektare lahan terbakar dan negara merugi Rp 221 triliun.

zxc2

Walau begitu, Presiden Jokowi sebut jumlah hotspot (titik panas) tahun ini meningkat jika dibanding tahun lalu. "Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit tetapi harus tekan turun," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan itu, sebab ada pejabat baru dilantik dan bisa jadi belum tahu aturan tersebut. Jokowi tegaskan tidak mau bencana 2015 kembali terulang lagi. Karena itu, selain penanganan kebakaran, pencegahan pun sama pentingnya.

"Jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan jangan tunggu sampai membesar," sebut Presiden Jokowi.

Hanya saja Presiden Jokowi tidak ada menyebutkan secara spesifik daerah mana yang disorotinya.