RIAU24.COM -  Baru diresmikan Presiden Joko Widodo beberapa bulan lalu, kondisi Pasar Maros Baru di Maros, Sulawesi Selatan, saat ini sudah mengenaskan. Buntutnya, pasar itu pun nyaris tutup karena sudah banyak ditinggal pedagang. Pengelolaan yang buruk, disebut menjadi penyebabnya.

Saat ini, sejumlah fasilitas yang ada di pasar itu  mulai terbengkalai. Mulai dari lapak, kios hingga toilet yang tidak pernah dibersihkan usai diterjang banjir. Yang lebih parah, aliran listrik dari PLN tak kunjung terpasang. Padahal, para pedagang mengaku telah membayar uang listrik saat pertama kali berdagang.

Kondisi saat ini, tentu sangat jauh berbeda saat pasar itu diresmikan Presiden Joko Widodo pada Juni 2017 lalu. Ketika itu, hampir tidak ada lapak mau pun kios yang kosong.

"Waktu diresmikan Pak Jokowi memang sempat ramai sampai sekitar 5 bulanan. Semua lapak penuh terisi sama pedagang. Setelahnya itu sudah mulai berkurang, sampai sekarang ini boleh dibilang sudah hampir tutuplah," ungkap Syarifuddin, salah seorang pedagang di pasar itu, Jumat 2 Agustus 2019 kepada detik.

Menurutnya, para pedagang sebenarnya sudah membayar agar kios atau los mereka segera dialiri listrik. Namun hingga saat ini, harapan mereka menikmati listrik belum kunjung terwujud. "Kalau malam, pasar ini gelap gulita dan banyak pencuri. Kami tidak berani simpan barang di sini," tambahnya.

Awalnya, Pasar Maros dibuka 3 kali seminggu. Namun saat ini tinggal dua kali saja, yakni setiap hari Senin dan Kamis. Itupun, pedagang yang berjualan hanya sekitar 15 sampai 20 orang. Kondisi inipun membuat jumlah pembeli kian hari menyusut hingga membuat omzet pedagang ikut merosot.

Yang membuat pedagang merasa aneh, meski pasar sepi, namun bangunannya malah diperluas. Kios dan los terus ditambah, padahal pedagang banyak yang sudah hengkang.

Meski sepi, setiap bulan para pedagang mengaku tetap harus membayar sewa. Untuk lapak sebesar Rp12 ribu, sementara untuk kios Rp30 ribu. Belum lagi, tagihan per hari sebesar seribu atau dua ribu rupiah. Para pedagang mengaku tak tahu untuk apa tagihan harian itu, karena tidak pernah disertai tanda bukti.

Menurutnya, para pedagang pemerintah memberikan solusi, agar pasar yang diresmikan oleh Jokowi ini bisa sesuai harapan. Utamanya soal bea sewa dan pengalihan lapak atau kios yang tidak digunakan oleh pemiliknya. Jika tidak, maka pasar ini sebentar lagi tidak akan beroperasi lagi.

Tak Tahu
Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Maros, Nasaruddin, mengaku belum menerima informasi terkait pungutan harian tersebut. Karena itu, pihaknya akan segera memanggil kepala pasar untuk menjelaskan hal itu.

Sedangkan terkait sepinya pasar saat ini, Nasarudin mengatakan, salah satu penyebabnya adalah beroperasinya pasar Tradisional Modern (Tramo) yang jaraknya memang tidak terlalu jauh dari pasar kecamatan. Selain itu, pedagang juga semakin hari semakin berkurang berjualan di pasar itu.

Pihaknya pun kini terus berupaya untuk kembali memulihkan kondisi pasar dengan penambahan bangunan serta perlengkapan fasilitas seperti jaringan listrik dan aliran air. Tahun ini, anggaran pun telah disiapkan lebih dari Rp 200 juta untuk pagar dan fasilitas lainnya. ***