RIAU24.COM -  Kabar tak mengenakkan masih saja melanda BPJS Kesehatan. Lembaga ini diproyeksi bakal tekor hingga mencapai Rp28 trilun hingga akhir tahun 2019 ini. Bagaimana kelanjutan nasib lembaga ini, berada pada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku akan menyelesaikan persoalan defisit tersebut. Caranya dengan menyuntikkan modal. Namun untuk bisa melakukan hal itu, Sri Mulyani mengakui tak semudah membalikkan telapan tangan. Ada syarat mutlak yang harus bisa dilaksanakan.

Dilansir detik, Rabu 31 Juli 2019, potensi tekor yang dialami BPJS Kesehatan karena terindikasi terjadi fraud. Ya itu kecurangan yang disebabkan over klaim pada sistem layanan BPJS Kesehatan secara menyeluruh.

Kecurangan itu mulai dari data kepesertaan hingga sistem rujukan, antara Puskesmas, rumah sakit ke BPJS. Termasuk sistem tagihan. Menurutnya, hal-hal itulah yang harus diperbaiki.

"Masih ada beberapa kemarin indikasi kemungkinan terjadi fraud, itu perlu di-address," lontarnya, Selasa 30 Juli 2019 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta.

Sri Mulyani juga menceritakan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) sepakat meminta Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, membenahi sistem pelayanan secara menyeluruh.