RIAU24.COM -  Kritikan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih saja berlanjut. Yang terbaru, adalah terkait anggota DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, yang meminda kesediaan Walikota Surabaya Tri Rismaharini turun tangan menangani permasalahan sampah di Jakarta.

Menurutnya, permintaan itu salah alamat. Karena hal itu sama artinya turut menyerang  gubernur-gubernur DKI Jakarta sebelum dirinya.

"Jadi Pak Bestari itu membicarakan Jakarta yang dia ikut tanggung jawab kemarin. Jadi beliau suka lupa, maunya menyerang gubernur sekarang, lupa ini menyerang gubernur-gubernur sebelumnya tuh," lontar Anies di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Rabu 31 Juli 2019.

Dilansir detik, Anies mengatakan bahwa dirinya diwarisi masalah sampah dari gubernur sebelumnya. Saat ini, pihaknya sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Beliau, Bapak Bestari itu menceritakan pengolahan sampah selama ini. Saya sedang mengubah. Sebelum saya bertugas, tidak ada pengelolaan ITF ( Intermediate Treatment Facility). Sekarang kita mulai ada ITF, lagi diproses. Yang kedua, di Bantargebang, sekarang ada pengelolaan sampah dari sampah menjadi energi, Itu dulu belum ada," terangnya lagi.

Saat mulai menjabat pada tahun 2017, Anies menyebut telah berencana untuk mengubah pengelolaan sampah. Roadmap pengelolaan sampah akan diterbitkan.

Ditambahkannya, ada yang salah dengan konsep pengelolaan sampah di Jakarta selama ini. karena sejauh pengelolaam sampah hanya hanya memungut lalu menumpuknya di TPA Bantargebang.

"Kalau yang dikerjakan selama ini di Jakarta hanya memungut sampah bukan mengelola sampah. Itu yang kita tekankan. Kita mau mengelola. Mengelola itu artinya dari mulai sumbernya sudah mulai ditata," tambahnya lagi.

Sebelumnya, permintaan Bestari itu disampaikannya saat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD dan Pemda DKI Jakarta, berkunjung ke Kantor Walikota Surabaya, untuk studi banding soal pengelolaan sampah.

Bestari Barus menyampaikan, tempat pembuangan sampah di Bantargebang Kota Bekasi akan overload pada 2021. Sementara Pemprov DKI baru berencana membangun TPA pada tahun 2020.

"Apakah Ibu Risma mau kita boyong ke Jakarta dalam waktu dekat? Masalah sampah ini bisa terselesaikan kalau Pilkada mendatang Bu Risma pindah ke Jakarta," lontarnya ketika itu.

Tak hanya itu, Bestari juga mengkritik Pemprov DKI Jakarta terkait jumlah anggaran yang terbilang besar.  "Anggarannya 4 kali lipatnya dari Surabaya ini," lanjut Bestari ketika itu. ***