RIAU24.COM -  Posisi Jaksa Agung menjadi salah satu yang disorot, untuk masa kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada lima tahun mendatang. Terkait hal ini. anggota Dewan Pakar DPP Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi, tak menampik jika partainya tetap mengincar posisi itu.

Ditegaskannya, Jaksa Agung merupakan jabatan politik. Karenanya, tiap parpol tentu boleh saja mengincar jabatan tersebut.

"Masalah Jaksa Agung ini, dalam konteks Indonesia dia jabatan politik. Semua partai boleh melirik posisi tersebut, tetapi keputusan akhir pada Presiden, Pak Jokowi," lontarnya, Selasa 30 Juli 2019, di kompleks parlemen, Jakarta.

Seperti diketahui, jabatan Jaksa Agung saat ini dipegang oleh Partai Nasdem. Taufiq mengatakan, partainya memiliki kader yang pantas untuk menjabat sebagai Jaksa Agung.

"Jaksa itu pengacara negara. Dia berdiri mempertahankan Negara Indonesia, karena itu dia tentu saja orang-orang yang sangat baik. Menurut saya, di Nasdem pasti ada (calon Jaksa Agung)," ujarnya lagi, dilansir viva.

Lebih lanjut, Taufiqulhadi menambahkan, baik Jaksa Agung dan Menteri Keuangan merupakan jabatan politik. Sehingga, boleh diincar parpol. Kecuali, jabatan BUMN meski jabatan politik, tetapi sebaiknya bukan dari parpol.

        
Menurutnya, saat ini komunikasi selalu terjalin, meski bukan yang rigid ataupun informil. Dalam konteks Partai Nasdem, soal menteri diserahkan pada ketua umum.

Ia juga membantah soal perebutan posisi Jaksa Agung hingga menyebabkan hubungan koalisi menjadi tegang. "Salah sekali, tidak ada hal tersebut. Berkaitan dengan posisi tersebut. Tidak ada sama sekali," tandasnya. ***