RIAU24.COM -  Koordinator wilayah II KPK Abdul Haris mengingatkan gubernur Riau Syamsuar agar berhati-hati dalam melakukan lelang jabatan  yang rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat ini.  Hal ini diingatkanya lantaran dalam mutasi itu rawan akan jual beli jabatan. 

"Saya mewanti-wanti gubernur Riau soal lelang jabatan ini. Kita tidak mau ada titipan apalagi pakai duit dan kita juga tidak mau kasus di Cimahi, kendal dan Kudus terjadi di Riau, " kata Abdul Haris saat melakukan pertemuan dengan DPRD Riau. Senin 29 Juli 2019 di DPRD Riau. 

Dia juga berharap dalam mutasi nanti ada konsultan yang ikut andil dalam melakukan uji fit and proper, agar pejabat yang lulus itu adalah yang profesional. Tapi dirinya yakin gubernur Riau komit tidak ada melakukan hal-hal yang berbaur koruspi dan suap. 

"Jadi intinya kita tidak ingin pejabat bayaran dalam mengisi posisi strategis. Sebab jika orang bayaran dipastikan akan melakukan korupsi. Dan kita juga minta pejabat yang terpilih itu nantinya dibuat kontrak kerja tahunan,  jika tidak perfom mereka bisa diganti. Jadi seperti perusahaan lah apalagi tunjang kinerjanya (tukin)  meningkat dan mau kaya jadi pengusaha, "tuturnya.

Sementara itu wakil ketua DPRD Riau Sunaryo mengatakan mutasi pejabat di lingkungan pemrov Riau ini dilakukan setelah pansus organisasi perangkat daerah (OPD) selesai. Dan pansus itu saat ini tengah merampungkan kerjanya. 

" Kita targetkan akhir Agustus selesai, sebab DPRD juga membahas ranperda RPJMD, dan hari Kamis RPJMD akan diparipurnakan segaligus membahas APBD murni 2020,"tuturnya.