RIAU24.COM -  Pertemuan politik yang dilakukan antarelite politik di Tanah Air, saat ini kian marak. Setelah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu Jokowi dan Megawati Soekarnoputri, pertemuan serupa juga dilakukan antarparpol koalisi pendukung Jokowi. Yang terbaru, giliran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang dikabarkan bakal bertemu dengan Jokowi.

Menyikapi fenomena itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menilai, pertemuan-pertemuan politik yang kerap terjadi belakangan ini menjadi kurang penting, bila tanpa membuahkan hasil yang konkret. Masalah sebaliknya, pertemuan-pertemuan politik seperti itu dikhawatirkan malah membuat publik kecewa. Padahal, kekecewaan ini mahal harganya.

Pasalnya, pertemuan tanpa adanya kejelasan sikap, justru jadi pembodohan buat publik.

"Kita kembali lagi, kenapa pertemuan itu menjadi kurang penting, pertemuan tanpa ada kejelasan sikap buat saya itu pembodohan buat publik, yang penting jelas-jelasnya kami oposisi," kata Mardani dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu 27 Juli 2019.

Dilansir viva, Mardani Ali menegaskan, pernyataannya sama sekali tak menyinggung pihak mana pun pun. Sebab, semua partai memang memiliki mekanisme internal dan haknya. Apalagi, dirinya juga menyadari semua partai punya strategi masing-masing.

Namun, secara etika dan logika para pendukung Prabowi-Sandi, partai di luar pemerintah menjadi oposisi. "Karena oposisi itu sehat," tambahnya.

Ia menambahkan, tingkat partisipasi publik terhadap politik di Tanah Air, saat ini tinggi sekali. Hal itu bisa dilihat saat proses Pilpres 2019 lalu, di mana tingkat partisipasi masyarakat pemilih mencapai 81 persen lebih.

Sehingga, bila partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat ini dibuat tak jelas karena perilaku elit, mengakibatkan publik merasa tak puas.

"Saya setuju, dari awal saya setuju pak Prabowo ketemu pak Jokowi, monggo. Mengucapkan selamat ke Pak Jokowi, monggo. Tetapi pada saat itu berbarengan usulan saya nyatakan diri kami oposisi," ujar Mardani lagi.

Menurutnya, masyarakat bisa marah ketika ada pertemuan politik. Tapi karena ada oposisi, maka kemarahan akan menjadi energi positif. Sebab tak lagi akan bicara soal personal Jokowi, tapi lebih pada kebijakan publiknya.

"Rekonsiliasi tak selesai dengan pertemuan-pertemuan, rekonsiliasi selesai dengan edukasi publik, edukasi publik selesai ketika ada yang berani menyatakan kami oposisi," kata Mardani.

Bertemu Jokowi
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan mengisyaratkan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan bertemu Presiden terpilih Joko Widodo.

Tak hanya itu, SBY juga akan memulai pertemuan juga dengan partai-partai politik lainnya.

Ia memprediksi, pertemuan akan dilaksanakan sekitar awal Agustus. Sebelum pertemuan-pertemuan tersebut, tentu SBY akan berkomunikasi lebih dulu dengan seluruh kader Demokrat.

Menurutnya, pertemuan antara pemimpin partai politik harus dianggap sebagai hal positif. Sehingga, dunia luar bisa melihat hal ini simbol Indonesia dalam membangun bangsanya bersama. ***