RIAU24.COM - Hingga kini, ratusan mobil dinas dilingkungan Pemprov Riau masih terparkir di rumah dinas gubernur Riau, Jalan Diponegoro.

Hal itu dilakukan oleh Gubernur Riau, Syamsuar untuk mencegah para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik Idul Fitri 1440 H lalu.

Mengenai hal tersebut Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menduga ada yang tidak beres dengan aset mobil dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau.

zxc1

"Ketika dia tercatat sebagai mobil dinas maka seharusnya sudah disiapkan anggaran untuk bayar pajak. Kita curiga selama ini kenapa tidak dibayarkan. Kecurigaan kita itu salah satunya karena asetnya gak jelas," kata Koordinator FITRA Riau, Triono Hadi.

Dia menambahkan, ketidakjelasan itu diduga karena pemerintah sebelumnya memanfaatkan proyek pengadaan kendaraan dinas ditengah ketersediaan anggaran. Tidak memikirkan banyaknya unit jumlah kendaraan.

"Mungkin sejauh ini cuma bisa ngadain saja tapi gak ngerti fungsi. Padahal kendaraan banyak. Dalam konteksnya ada proyeknya, tentu ada anggaran kemudian diadakan," kata dia.
zxc2

Hal itu dibuktikan dengan masih berjalannya roda pemerintahaan walaupun pengkandangan kendaraan dinas tetap dilakukan. Maka itu, dia menyarakan kepada Syamsuar untuk melakukan moratoriun kendaraan dinas.

"Catatan kami sebaiknya Gubernur melakukan moratorium kendaraan dinas selama lima tahun diiringi dengan mengevaluasi aset. Kalaupun di lelang boleh, tapi jangan beli kendaraan lagi," jelas Triono.

"Kemudian berikan sanksi tegas pada pejabat dulu yang tidak pandai mengelola aset. Itu jelas-jelas merugikan keuangan daerah," sambungnya lagi.