RIAU24.COM -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar menggelar sosialisasi perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap II 2019.

Dalam kesempatan itu, Plh Bupati Kampar, Yusri mengatakan, pemerintah hari ini lebih nyaman memberikan bantuan langsung kepada masyarakat baik tunai maupun non tunai.

Karena lebih dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, apalagi beberapa institusi pemerintah baik Polri, ASN dan perbankan ikut serta dalam pendistribusian maupun pendampingan.

"Kita akan terus perbaiki validasi data agar dapat disempurnakan serta menyerap secara menyeluruh fakir miskin dan duafa di Kampar," kata Yusri saat membuka kegiatan sosialisasi di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar, Selasa 16 Juli 2019.

"Kita berikan kewenangan kepada camat, kades maupun pendamping untuk penyaluran BPNT. Kita harapkan orang miskin di Kampar semakin berkurang," ujarnya.

Yusri melanjutkan, jika semua pihak mau dan sepakat menyatukan data agar mendapatkan hasil yang sempurna, kedepannya akan ada beberapa perusahaan yang mengembalikan lahannya kepada masyarakat.

"Dengan pengembalian lahan itu, nantinya akan turut mengurangi jumlah ribuan angka kemiskinan di Kampar. Perkembangan data penerima inilah yang kita harapkan akan semakin menurunkan angka kemiskinan di lapangan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Analisis Sistem Pembayaran BI Perwakilan Riau, Irwan Annas berkomitmen mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kampar.

Jumlah penerima program bansos dan subsidi meningkat secara signifikan selama 2019, yakni sebanyak 186.501 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang menjadikan meningkatnya anggaran bansos nasional dari Rp19,3 triliun menjadi Rp32,7 triliun dan untuk Riau sebesar Rp9,1 triliun.

"Untuk tahap ke II ini akan dilaksanakan di 5 Kabupaten, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti dengan target launching BPNT pada bulan Agustus 2019," pungkasnya.