RIAU24.COM -  Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar, mengaku khawatir mengenai tergerusnya isu Hak Asasi Manusia ( HAM) pada pemerintahan Jokowi periode 2019-2024 mendatang. Ada satu faktor, yang menurutnya bisa membuat kondisi itu terjadi. Agar isu penegakam HAM tidak luntur, ia mengimbau aktivis dan LSM terus menggelorakan isu tersebut.

"Jokowi akan lebih banyak utang politik di periode keduanya ini. Situasi HAM pun dikhawatirkan tidak mendapatkan tempat di pemerintah," lontarnya, dalam acara bertajuk 'Proyeksi HAM Indonesia: Di Tangan Rekonsiliasi?' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 13 Juli 2019.

Agar isu penegakan HAM tersebut tidak lenyap begitu saja, Haris mendorong aktivis dan lembaga swadaya masyarakat untuk semakin menggelorakan isu penegakan HAM pada pemerintahan yang akan datang. Sebab, hanya dengan cara inilah pemerintah tidak abai terhadap isu penegakan HAM.

"Makanya peran sipil mampu mengingatkan pemerintah soal penegakan HAM. Peran masyarakat sipil menjadi semakin penting untuk menegakkan HAM lima tahun ke depan ya," ujar Haris, dilansir kompas.

"Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah yang memiliki fokus kebijakan pembangunan infrastruktur," tambahnya lagi.

Meski demikian, dengan kondisi yang ada saat ini, bukan berarti optimismenya terhadap pemerintah mendatang mengenai penegakan HAM jadi luntur sepenuhnya.

Menurutnya, penegakan HAM ke depan boleh jadi semakin baik, asalkan Jokowi mengangkat orang-orang yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan isu penegakan HAM sebagai pembantunya.

"HAM bisa maju kalau yang membawanya ya orang-orangnya Jokowi. Itu bisa terjadi karena orang-orang dekatnya Jokowi dianggap tidak akan menganggu stabilitas pemerintahan," ujarnya lagi. ***