RIAU24.COM -  Hingga saat ini, dorongan rekonsiliasi antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto terus dilontarkan banyak pihak. Harapannya, dengan adanya rekonsiliasi antara dua tokoh tersebut, bisa mencairkan situasi di tengah masyarakat di Tanah Air, pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pilpres.

Namun pernyataan berbeda terlontar dari Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Ia menegaskan, tak perlu ada rekonsoliasi antara Jokowi dan Prabowo.

"Penting enggak sih rekonsiliasi? Ada persoalan bangsa yang lebih besar," kata Moeldoko di Istana Bogor, Selasa 9 Juli 2019.

Dilansir viva, mantan Panglima TNI ini juga memberikan penilaian yang berbeda dengan kebanyakan pihak, terkait kondisi masyarakat di Tanah Air saat ini. Menurut Moeldoko, kondisi di tengah masyarakat yang sebelumnya sempat terpecah akibat perbedaan dukungan di pilpres, saat ini sudah berangsur pulih.

"Nanti kita tata lagi, masyarakat yang di bawah kan sudah tenang-tenang saja, elitenya yang ribut sendiri," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Partai Gerindra mengajukan syarat untuk rekonsiliasi pascaPilpres berakhir. Di antaranya, Jokowi sebagai presiden terpilih mesti menghilangkan rasa kompetisi sesungguhnya. Maksudnya, masyarakat yang telah terbelah selama proses Pilpres, harus segera diakhiri.

"Begini, islah yang sekarang harus dilakukan itu harus meniadakan dendam. Harus meniadakan bahwa saya pemenang dan kamu yang kalah, saya penguasa, kamu yang dikuasai. Saya yang benar, kamu yang salah. Sehingga, islah itu tidak akan terjadi kalau dendam yang seperti itu masih terjadi," kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Selain itu, syarat lain yang diajukan Gerindra, pemerintah diminta menjamin Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab jika kembali ke Tanah Air. Menurutnya, Habib Rizieq dan sejumlah para pendukung Prabowo yang masih diproses hukum perlu ada kejelasan statusnya.

"Keseluruhan bukan hanya itu (pemulangan Habib Rizieq), tetapi keseluruhan. Kemarin-kemarin kan, banyak ditahan-tahanin ratusan orang," ujarnya lagi. ***