Menu

Sebelum Angkat Menteri, Refly Harun Ingatkan Jokowi Tentang Masalah Ini

Siswandi 9 Jul 2019, 13:49
Refly Harun
Refly Harun

RIAU24.COM -  Teka-teki tentang siapa saja tokoh yang akan dipercaya duduk dalam kabinet pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin, sejauh ini masih terus menjadi sorotan hangat. Saat ini, saling sodor sosok kader yang dilakukan elite partai, terus saja berlangsung.

Terkait dinamika tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun mengingatkan Jokowi selaku kepala negara bisa memilih sosok terbaik untuk mengisi jajaran pembantunya nanti. Lebih khusus, ia mengingatkan Jokowi untuk lebih ekstra hati-hati, supaya permasalahan yang telah pernah terjadi semasa periode pertama kepemimpinannya, tidak terulang lagi pada periode kedua.

Dalam hal ini, ini yang mengingatkan sosok yang diangkat, mestilah sosok yang benar-benar bersih. Jangan sampai setelah diangkat, ternyata ditetapkan sebagai tersangka koruptor.

"Saat orang sibuk menyodorkan diri atau disodorkan sbg menteri, kita brharap yg terpilih sosok trbaik," ujar Refly dalam cuitannya di Twitter, @ReflyHZ, Selasa, 9 Juli 2019.

Dilansir viva, Refly mengatakan, Jokowi harus bisa membangun kabinet yang lebih baik. Jangan mengulangi kekeliruan memilih menteri dengan rekam jejak yang bersih dari kasus hukum.

"Jokowi hrsnya mampu membangun kabinet yg jauh lbh baik. Jgn terulang ada mntri yg diangkat kmudian jd koruptor, pdhl awam tahu track recordnya sblm jd mntri," tutur Refly lagi, dilansir viva. Selasa 9 Juli 2019.

Kabar teraktual terkait penyusunan kabinet Jokowi-Ma'ruf, telah menjadi perhatian publik. Meski belum dilantik, namun elite partai koalisi pendukung Jokowi saling bersuara terkait jatah kursi menteri.

Dinamika politik terkait hal ini, semakin menghangat, menyusul kabar yang menyebutkan ada partai politik pendukung Prabowo-Sandi, dikabarkan juga akan masuk pemerintahan Jokowi. Di antaranya PAN dan Demokrat. Isu ini semakin menghangat, setelah munculnya rekonsiliasi Jokowi-Prabowo. Salah satu alat tawar yang disodorkan, kader Gerindra disebut-sebut akan ikut menerima jatah kursi menteri. ***