RIAU24.COM -  Belasan Mahasiswa dari BEM Universitas Riau (UR) berdemo di kantor DPRD Riau. Dalam aksi itu mahasiswa menyatakan akan membawa massa lebih banyak ke kantor DPRD Riau apabila kunjungan keluar negeri mereka tidak membawa hasil untuk pembangunan Riau.

Presma BEM UR, Syafrul Ardi mengatakan apabila DPRD memang betul-betul melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, mereka harus bisa memperlihatkan hasil kunjungan tersebut.

"Kunker ini sudah beberapa kali, ini yang kita pertanyakan, apa hasilnya?," kata Syafrul, Senin, 8 Juli 2019.

Dikatakan Syafrul, pihaknya tidak bisa melarang perjalanan dinas tersebut karena memang sudah dianggarkan dalam APBD, namun ia berharap agar hasil kunker yang menghabiskan anggaran tersebut bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

"Mereka harus membuat laporan ke mahasiswa. Kalau tidak ada laporan, kita akan buat aksi kembali," tegas Syafrul.

Adapun aksi ini berlangsung dengan tertib dan diikuti beberapa mahasiswa dengan membawa kertas bertuliskan "Mirisnya DPRD Riau", "Jangan hambur-hamburkan Uang Rakyat," dan tulisan lainya.

Tak hanya itu, mahasiswa juga membawa papan bunga bertuliskan ungkap Turut Berduka Cita di depan pagar DPRD Riau sebagai bentuk protesnya.

Sebelumnya ketua DPRD Riau Septina Primawati mengatakan bahwa kunjungan anggota DPRD Riau keluar negeri adalah legal dan sudah disetujui oleh mendagri dalam APBD 2019 ini. 

"studi banding anggota DPRD Riau legal dan sudah disetujui oleh mendagri yang sudah termuat dalam APBD kita,  jadi tidak perlu dipersoalkan, " kata Septina singkat di DPRD Riau. Kamis 4 Juli 2019.

Jadi soal apa yang dituduhkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau bahwa studi banding dewan tidak jelas tidaklah benar. Sebab semua perjalanan itu jelas sudah memiliki izin dari Mendagri bukan sekedar pergi tanpa mengantongi izin.