RIAU24.COM -  Partai Demokrat bergejolak lagi. Untuk kesekian kalinya, kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali digoyang. Kali ini, hal itu datang dari Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam forum ini mendesak Demokrat segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB), untuk mencari sosok pengganti SBY.

FKPD Partai Demokrat menilai, SBY gagal menjadi ketua umum dan tidak menjalankan manajemen partai dengan baik. SBY juga disebut melanggar AD-ART dan menjadikan Partai Demokrat sebagai partai dinasti.

"Bapak Ketua Umum, dalam hal ini Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, selama menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam 2 periode tahun 2014 dan tahun 2019 dinyatakan gagal," ujar pendiri Partai Demokrat (PD), Henkcy Luntungan, saat konferensi pers di gedung TBS9, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Selasa 2 Juli 2019.

Dilansir detik, Selain Hengkcy, turut hadir beberapa tokoh lainnya seperti Subur Sembiring, Murtada Sinuraya, Akbar Yusuf Siregar, Suryadi, Sahat Saragih dan Mustika Karim.

Sedangkan Sahat Saragih, menambahkan, periode kedua kepemimpinan SBY banyak terjadi pelanggaran. Di antaranya, SBY membuat jabatan-jabatan struktur yang bukan hasil kongres dan rangkap jabatan.

Pelanggaran lainnya, adalah dibentk organisasi KOGASMA untuk alat pemenangan Pilpres dan Pileg, yang ternyata gagal juga tidak bermanfaat seperti saksi-saksi TPS yang amburadul.

Selain itu, pihaknya juga menilai SBY memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon gubernur DKI yang belum kader Demokrat, sehingga AHY harus berhenti saat itu juga dari militer pangkat Mayor TNI AD.

"Membuat Demokrat tidak konsisten dalam hal memutuskan posisi Partai Demokrat di Pilpres, yaitu mendukung Prabowo-Sandi, sehingga para kader mendapat serangan dari rakyat Indonesia. Menjalankan konsolidasi organisasi tidak sebagaimana mestinya, akibatnya mesin partai stagnan dan tidak sesuai dengan AD-ART dan peraturan organisasi partai Demokrat," ucapnya, dirangkum viva.

Selain itu, Sahat memaparkan bahwa SBY tidak berhasil mencalonkan AHY dalam pilpres dan malah menimbulkan masalah hiruk-pikuk dukungan liar, karena tetap hanya berpikir kepentingan keluarga agar AHY bisa menjadi ketua umum secara aklamasi atau bisa menjadi menteri Jokowi.

Terpisah, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua membenarkan ketujuh orang yang mendesak digelarnya KLB tersebut berasal dari Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat.

"Ya benar," kata Max, dilansir republika.

Max mengaku tak hadir dalam konferensi pers pernyataan sikap tersebut karena masih berada di Kuala Lumpur, Malaysia. "Besok siang baru terbang ke Jakarta," ujarnya.

Peralat Forum Pendiri
Sementara itu, Ketua DPP PD, Ferdinand Hutahaean, saat dikonfirmasi terkait hal itu,  menyebut mereka yang mengatasnamakan FKPD merupakan orang-orang yang tak punya hak suara untuk mengevaluasi kepemimpinan SBY.

Henkcy cs disebut hanya memperalat nama 'Forum Pendiri' karena yang punya hak suara untuk menggelar evaluasi ialah pengurus DPD dan DPC. "Forum pendiri ini tidak ada dalam AD/ART," tegasnya, dilansir detik.  

Ferdinand Hutahaean menyebut Sahat Saragih sebetulnya tak patut bicara soal suara partai karena rekam jejak pribadi. Menurutnya, Sahat saat maju sebagai caleg DPR RI daerah pemilihan Sumatera Utara hanya mendapat 2 ribuan suara.

Menurutnya, DPP Partai Demokrat sebetulnya tidak ingin menanggapi kelompok FKPD yang mereka kategorikan sebagai 'kelompok tak tahu diri'. Dia menganggap Henkcy cs hanya ingin mencari perhatian. ***