Menu

Sebut Kecurangan TSM Bukan Isapan Jempol, Gerindra Tantang Bikin Survei soal Kecurangan Pilpres 2019

Siswandi 2 Jul 2019, 23:46
Ahmad Riza Patria
Ahmad Riza Patria

RIAU24.COM -  Politisi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menilai, kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan Pilpres 2019, bukanlah  isapan jempol semata. Karena itu, pihaknya menantang untuk dibuat survei tentang kecurangan tersebut.

Penilaian itu dilontarkannya dalam acara ILC dengan tema ‘Setelah Vonis MK: Seperti Apa Wajah Demokrasi Kita?, Selasa 2 Juli 2019 di salah satu media nasional.

Dikatakan, meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan siapa pemenang Pilpres, namun menurutnya yang layak menjadi pemimpin di negeri ini tetap pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Ditambahkannya, jika memakai rasionalitas memang sulit untuk mengalahkan Jokowi. Namun Prabowo-Sandi punya sebuah kelebihan, yakni keberkahan.

"Sekalipun KPU telah memutuskan, Paslon 01, MK memutuskan. Kita hormati itu bagian dari proses demokrasi, hukum dan tata negara. Saya meyakini, nanti yang akan jadi presiden Prabowo-Sandi. Kalau pakai rasional sulit, karena pemerintah punya aparat dan lain. Tetapi, Prabowo-Sandi punya keberkahan," ungkapnya, dilansir viva.

Lebih lanjut, Riza mengatakan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) itu, bukan isapan jempol semata. Rezim ini dianggap menggunakan segala instrumen untuk menang.

"Rezim ini menggunakan instrumen untuk memenangkan petahana. Hanya di Pilpres ini ASN (Aparat Sipil Negara), BUMN (Badan Usaha Milik Negara) digunakan untuk kepentingan Paslon (pasangan calon) tertentu. Hanya di tahun 2019, ada kenaikan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil), BUMN, hanya di tahun politik hampir banyak sekali ulang tahun BUMN ulang tahunnya iklannya Pak Jokowi," tambahnya lagi.

"BUMN kita tahu, ada pengerahan di buat baju bergambar besar Pak Jokowi. Saya menantang, dilakukan survei, apakah ASN dan lainnya diarahkan memenangkan Paslon tertentu. Penegakan hukum, hanya di rezim ini menggunakan kekuasaan untuk pilpres," tandasnya. ***