Jangan Titip Biaya PBB Kepada Orang Yang Tak Dilengkapi Surat Tugas
RIAU24.COM - SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak menitipkan biaya tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada orang yang tak dilengkapi surat tugas.
Agar lebih aman, diharapkan bisa membayar langsung membayarkan tagihannya lewat Bank yang telah ditunjuk yakni Bank Riau Kepri (BRK).
Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Eri Yoserizal. Ia menegaskan bahwa anggota penagihan yang diturunkan kelapangan dibekali surat tugas.
“Selain membayar kepada petugas penagihan, masyarakat juga bisa membayar langsung di Bank Riau Kepri. Kami mengingatkan agar yang memilih membayar kepada petugas dapat memastikan terlebih dahulu apakah telah dilengkapi surat tugas atau tidak. Jika tidak, maka jangan membayarkannya. Karena, kita khawatir nantinya ada oknum yang mengaku petugas dilapangan yang tidak bertanggung jawab,” ingatnya.
Sejauh ini, Eri mengaku belum ada keluhan terhadap hal itu, Namun ia ingin mengantisipasi saja. Agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jika sampai kejadian akan merugikan kita,” ucapnya.
Lebih jauh, ia mengatakan akan berusaha membuat inovasi dan terobosan dalam meningkatan pecapaian PBB-P2 setiap tahunnya. Disebutkannya, banyak item pelayanan administrasi yang berada di sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti yang bisa menjadikan bukti lunas PBB-P2 sebagai syarat. Sehingga animo masyarakat untuk membayarkan pajak semakin meningkat.
“Kita akan jadikan PBB-P2 sebagai primadona pajak di Meranti. Caranya degan melibatkan OPD dengan menjadikan bukti lunas PBB sebagai syarat kepengurusan administrasi,” tambahnya yang mengaku bahwa tahun 2019 ini target pencapaian PBB sebesar Rp 2,5 miliar.
Anggota Komisi II DPRD, Dedi Putra SHi yang dikonfirmasi menyebutkan terobosan-terobosan memang harus dilakukan OPD terkait dalam upaya meningkatkan PAD. Sehingga daerah bisa lebih mandiri.
R24/phi/mad
