RIAU24.COM -  Mantan Ketua Panitia khusus (pansus) monitoring lahan Suhardiman Amby menyebut kalau pihaknya siap membantu KPK dan Pemprov Riau melakukan penertiban lahan.

Hal ini dikatakanya menindaklanjuti peryataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong Pemerintah Provinsi Riau melakukan aksi nyata terhadap 1 juta hektare lahan perkebunan sawit ilegal di Riau.

"Kita siap buka-bukan untuk hal itu. Kita juga sudah pernah melakukan ekspose ke Jakarta soal hasil pansus lahan," katanya. Jumat 21 Juni 2019.

Adapun pansus monitoring lahan dibentuk tahun 2015 silam. Pansus yang digerakkan oleh Komisi A DPRD Riau itu mendapati adanya lebih kurang 1,8 juta hektare lahan perkebunan sawit illegal di Riau. Pansus kemudian menaksir kerugian negara dari sektor pajak oleh aktivitas ilegal tadi mencapai Rp34 triliun.

"Andai kata negara ingin mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak, ya legalkan (kebun sawit). Tapi kalau semangatnya untuk melindungi Gajah, Harimau atau satwa - satwa lainya dan untuk menjaga status sebagai paru-paru dunia, ya lahan tersebut harus dieksekusi," katanya.

Sementara itu Gubenur Riau Syamsuar belum bisa menjamin harapan KPK untuk mengeksekusi 1 juta hektare lahan Sawit di Riau dapat terlaksana sebagaimana mestinya. "Prosesnya tidak semudah itu, ini lintas instansi. Kewenangan bukan sama kita. Saya juga sudah memberi tahu ini ke Non Government Organization (NGO)," katanya.