RIAU24.COM -  Suhu panas di internal Partai Demokrat, tampaknya belum usai. Setelah dituding sebagai salah satu pihak penyebab anjloknya raihan suara partai dalam Pemilu 2019 lalu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief, gantian 'menyerang'.

Andi menuding sejumlah politikus senior yang dimotori Max Sopacua, berencana menjadikan mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo atau Sandiaga Uno, sebagai calon ketua umum partai menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kami sudah tahu kalau Mubarok, Max Sopacua akan mendatangkan kursi Ketum Demokrat kepada Sandi Uno, Gatot Nurmantyo dll," kata Andi lewat akun Twitternya, @AndiArief_, Minggu 16 Juni 2019.

Ketika dikonfirmasi, Andi mempersilakan cuitannya itu dikutip. "Menjadi makelar memang kerap menguntungkan, tapi Sandi Uno atau Gatot Nurmantyo bukan orang yang bodoh yang bisa dibohongi," ujarnya, dilansir tempo, Minggu 16 Juni 2019 kemarin.

Menurut Andi, Max Sopacua dan lainnya tidak pernah lagi berkontribusi untuk partai. Tak hanya itu, ia juga menuding ada pihak lain yang mencoba ikut terlibat dalam kemelut itu.

"Mubarok, Max Sopacua, dan Subur Sembiring yang tak pernah saya lihat berbuat untuk Partai Demokrat -dan pihak luar yang coba ikut campur, tidak tepat waktunya mengajak kami dan Pak SBY "berkelahi". Sekarang kami sedang berduka atas kepergian Ibu Ani. Adakah hati dan kemanusiaan?" kata Andi.

Sebelumnya, sejumlah politikus senior Partai Demokrat yang kecewa dengan perolehan suara partai di Pemilihan Umum 2019, meminta Dewan Pimpinan Pusat segera menggelar Kongres Luar Biasa.

Selain Max Sopacua, ada pula tokoh lain seperti Ahmad Mubarok dan Ahmad Yani. Mereka kemudian mendeklarasikan Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD).

Terkait hal itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, telah melarang seluruh kader membahas KLB tersebut. Ia menyatakan tidak segan untuk memanggil siapa saja untuk diperiksa yang dianggap melanggar aturan partai.

"Bila ada perilaku kader yang tidak sesuai dengan AD/ART, kode etik, dan pakta integritas partai maka kader lain dapat membuat laporan ke Dewan Kehormatan agar kader terlapor diperiksa dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan internal partai yang berlaku," kata Amir dalam keterangan tertulis, Minggu kemarin. ***