RIAU24.COM -  TEMBILAHAN - Wakil Bupati (Wabup) Indragiri Hilir (Inhil), H Syamsuddin Uti (SU) membuka bimbingan teknis (bimtek) penerima manfaat Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang digelar di aula Top 5 Hotel, Jumat 24 Mei 2019.

Tampak hadir Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, Andi ZA Dulung, Direktur PFM Wilayah I, AM Asnandar dan rombongan, Kadis Sosial Provinsi Riau, H Dahrius Husin, Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said, sejumlah Pejabat Eselon serta anggota KUBE di Kabupaten Inhil.

zc1

Wabup dalam sambutannya menjelaskan, pada tahun 2019 ini Kabupaten Inhil mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Program KUBE, dalam penanganan fakir miskin, serta Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH dan Sarling), yang merupakan suatu program penanganan kemiskinan melalui rehabilitasi rumah yang sudah tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, rehabilitasi ini melalui kelompok untuk merehab rumah yang sudah ada dan menjadi rumah yang layak dihuni dan sehat lingkungan.

"Untuk Kabupaten Inhil, tahun 2019 dialokasikan sebanyak 30 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/rumah di Desa Karya Tunas Jaya Kecamatan Tempuling," ujar Wabup.

Diinformasikan Wabup, jumlah KUBE tahun 2019 di Kabupaten Inhil sebanyak 40 kelompok, terdiri dari Kecamatan Tempuling 10 kelompok, Kecamatan Keritang 10 kelompok, Kecamatan Kempas 10 kelompok dan Kecamatan Gaung 10 kelompok.

Selanjutnya, kepada Menteri Sosial melaui Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin diusulkan terkait penambahan alokasi KUBE sebanyak 60 Kelompok untuk Kecamatan yang belum mendapatkanya, peningkatan pelayanan RS –RTLH dan Sarling sebanyak 70 rumah teralokasi pada wilayah kumuh yang dilengkapi dengan sarana lingkunganya, serta diharalkan adanya penambahan KPM Bansos Pangan Rastra/BPNT tahun 2020 mengingat masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan bantuan.

"Mengingat Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai perpanjangan tangan di Kecamatan, mohon adanya penambahan Tali asih/Upah yang selama ini hanya mendapatkan Rp 500.000/bulan melalui APBN," tambahnya.

Sementara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, Andi ZA Dulung meminta kepada Dinas Sosial agar lebih gesit mencari keluarga yang betul-betul mau berusaha, serta menyelesaikan persoalan dan kesulitan perekonomian keluarga.

Kepada mereka akan diberikan modal oleh pemerintah melalui kelompok, untuk membuka berbagai macam usaha, seperti pembuatan kue, kerajinan dan lain-lain.

"Tolong dipikirkan juga siapa yang membeli dan bagaimana kelanjutannya," terang Andi.

Kemudian, Dinas Sosial Kabupaten Inhil diminta, untuk melakukan pemutakhiran data penerima manfaat agar tepat sasaran.

"Pendamping harus menggerakkan anggota, kalau ada misalnya anggot yang ogah-ogahan atau tidak mau bergerak, jangan menyurutkan dia dari kelompok, tetap harus menggerakkan dan jangan sampai bubar, semua harus bergerak agar bisa menuju masa depan yang lebih baik," imbuhnya.***

r24/RGO