RIAU24.COM -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempercepat Pleno Penghitungan Suara Pilpres yang semula tanggal 22 Mei menjadi tanggal 21 Mei 2019 dini hari. Ternyata Pleno KPU tanggal 21 Mei bertepatan dengan peristiwa politik yang melibatkan keluarga Prabowo Subianto.

Dalam sejarah politik Indonesia, tanggal 21 Mei 1998 merupaka hari dimana Presiden Soeharto, yang merupakan mertua Prabowo Subianto, mengumumkan pengunduran dirinya setelah 32 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dan Wakil Presiden BJ Habibie diambil sumpahnya sebagai presiden.

Tanggal 21 Mei ini sekaligus terjadinya Reformasi Indonesia, gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi.

Peninggalan Soeharto masih diperdebatkan sampai saat ini. Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur.

Soeharto juga dianggap membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, menduduki Timor Timur, dan dianggap sebagai rezim paling korup dalam sejarah dunia modern dengan estimasi kerugian negara sekitar 15–35 miliar dolar Amerika Serikat.

Usaha untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008.

Tidak diketahui pasti alasan mengapa KPU mempercepat penetapan hasil Pilpres, apakah karena alasan historis tersebut, atau untuk menghindari rencana aksi massa besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung tanggal 22 Mei. Yang jelas, jika tidak ada tuntutan di Mahkamah KOnstitusi, KPU akan segera menetapkan secara resmi hasil Pemilu tanggal 24 Mei mendatang.***

 

R24/bara