Untuk diketahui, adapun temuan BPK RI terhadap LKPD Riau 2018 diantaranta adalah penataan aset, pengunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang belum maksimal maupun Pemprov Riau belum menggunakan aplikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan aset dan laporan keuangan.
zxc2

Kemudian BPK menyoroti tentang penyertaan modal Pemprov Riau terhadap 6 BUMD belum disajikan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik, pengelolaan hibah uang dan barang diserahkan kepihak ketiga atau masyarakat yang belum tertib, hibah Kemendikbud belum menjadi catatan inventaris di Dinas Pendidikan, pola pengelolaan RSUD Arifin Ahmad, RSUD Petala Bumi dan RSJ Tampan belum memadai, belanja perjalanan dinas di beberapa OPD yang tidak sesuai dengan kondisi dan kekurangan volume dalam pekerjaan fisik dan gedung dari beberapa OPD.