Bandingkan Dengan Era Soeharto, Titiek: Sekarang Pemilunya Lebih Curang!
RIAU24.COM - Sabtu 18 Mei 2019, Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto angkat suara atas dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Titiek bahkan membandingkan pesta demokrasi saat ini dengan yang terjadi pada era Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Seperti dilansir dari CNNIndonesia, Titiek Soeharto melontarkan pernyataan itu di Rumah Perjuangan Rakyat, Jakarta Pusat. "Kecurangan bisa dilihat dengan kasat mata. Dulu dikatakan zaman Pak Harto bahwa Pemilu-nya curang, tapi ternyata sekarang Pemilu-nya jauh lebih curang. Betul?" sebut Titiek, Jumat (17 Mei 2019).
Titiek Soeharto katakan pihaknya tidak tinggal diam dengan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2019. Baginya, kecurangan itu telah merampas kedaulatan rakyat dengan cara 'mencuri'.
"Satu suara saja dicuri itu adalah suatu mencuri hak rakyat, apalagi ini jutaan suara rakyat yang dicuri," tegas Titiek Soeharto.
Bagi Titiek Soeharto kecurangan dalam Pemilu 2019 merupakan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Titiek sebut Pemilu kali ini telah membelah bangsa Indonesia. "Kita terpecah belah, memecah persatuan dan kesatuan bangsa ini," sebut Titiek Soeharto.
Titiek Soeharto menuding kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019, bukti bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal menjalankan demokrasi. Menurutnya pemerintahan Jokowi gagal menjalankan prinsip dasar demokrasi, yaitu keadilan dan kejujuran. "Jadi tanpa kejujuran dan keadilan pemerintah tidak dapat memberikan bagi bangsa ini," sebut Politikus Partai Berkarya itu.
"Bersatu, rapatkan barisan, menyatukan langkah kita untuk memerangi kecurangan ini, kita perangi kecurangan ini untuk anak cucu kita nanti," tambah Titiek Soeharto.
Sementara itu Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menjawab tudingan kecurangan itu. Bahkan Hasyim sampaikan bahwa saksi perwakilan BPN Prabowo-Sandi tak pernah membahas dugaan kecurangan di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019.
"Sampai dengan kemarin, tanggal 15 Mei, (rekapitulasi) 26 provinsi, baik TKN 01 maupun BPN 02 tidak ada urusan-urusan tuduhan manipulasi, penggelembungan, yang disampaikan di sini, tidak ada. Semua menerima hasil rekap penghitungan suara pemilu presiden," kata Hasyim. (Sumber: CNNIndonesia)
