RIAU24.COM -  Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang akan mempertimbangkan petisi online yang meminta Kemendagri tidak memperpanjang izin ormas Front Pembela Islam (FPI), ternyata tak begitu disikapi dengan serius oleh ormas bersangkutan.   

"Pertama saya akan mengatakan, EGP, emang gua pikirin," lontar Dewan Pembina Majelis Syuro FPI, Habib Muhsin Al Attas, Kamis 16 Mei 2019. 

Ditegaskannya, kegiatan berkumpul dan berorganisasi, merupakan hak setiap warga negara. Sejauh ini, FPI tak terlalu memikirkan perpanjangan izin di Kemendagri.

"Bahwasannya karena berkumpul, bersyarikat itu adalah merupakan hak rakyat, hak warga negara dilindungi UU. Adapun masalah diakui atau tidak diakui bagi kita nomor 18 karena, itu, didaftarkan di Kemendagri hanya sekadar supaya bisa jadi binaan, dibina Kemendagri," terangnya lagi, dilansir detik. 

"Kemudian setiap tahun mendapatkan dana hibah yang tidak seberapa, bisa Rp 50 juta, Rp 100 juta, Rp 10 juta, itu juga tergantung mereka. Dan itu FPI selama ini tidak pernah mengambil, tidak pernah meminta itu dan kita tetap berjalan," tambahnya. 

Sejauh ini, tambah Habib Muhsin, FPI belum mengurus perpanjangan izin. Jika rezim berganti, dia menyebut FPI dengan senang hati mendaftar kembali di Kemendagri sebagai ormas. 

"Tapi bahwa nanti rezimnya sudah berganti dengan presiden yang pro terhadap demokrasi, pro terhadap rakyat, kedaulatan, maka dengan senang hati FPI akan mendaftar kembali," ucap Muhsin.

Saat ditanya apa penyebab FPI belum kunjung mengurus perpanjangan izin, Habib Muhsin mengatakan mereka tengah sibuk dengan urusan kemasyarakatan.

"Mungkin belum perpanjangan, belum, kami sibuk perjuangan, membela rakyat, terjun kemanusiaan, membantu masyarakat. Kita nggak terlalu butuh, nggak butuh kayak gitu (perpanjangan izin)," katanya.

Dalam kesempatan itu, Habib Muhsin juga mengkritik para pembuat petisi menolak perpanjangan izin FPI. "Jadi dukungan dari petisi-petisi itu kenapa? Karena yang petisi-petisi itu, yang bikin petisi, orang yang selama ini dirugikan dengan keberadaan FPI. Berarti tukang judi, aliran-aliran sesat, bromocorah-bromocorah. Jadi penyakit masyarakat semua yang bikin petisi itu, bukan orang bener," ujarnya. ***