"Kita juga banyak melaporkan kasus-kasus yang sama tapi enggak ada tuh yang di-follow up ditindaklanjuti. Jadi, ini polisi (sebenarnya) milik siapa, penegak hukum milik siapa. Milik salah satu pihak kah atau milik seluruh Indonesia," jelas Fadil.

Politisi Gerindra itu menambahkan, penegakan hukum yang dianggap tidak netral ini justru dapat membungkam demokrasi "Jadi, janganlah kriminalisasi ulama jangan pula berusaha melakukan pembungkaman terhadap demokrasi kita, karena saya rasa ini akan menegakkan benang basah," jelas Wakil Ketua DPR RI itu.