RIAU24.COM -  SELATPANJANG – Keberadaan bidan kampung atau biasa disebut juga dukun beranak tidak ditentang. Tetapi Dinas Kesehatan (Diskes) malah merangkulnya. Bahkan, dijadikan “tandem maut” bagi Bidan Desa yang ditugaskan oleh Diskes untuk menangani proses persalinan.

Standarisiasi untuk membantu proses kelahiran diatur secara rinci dan pasti oleh Pemerintah. Aturan itu membuat bidan kampung menjadi terpinggirkan. Karena mereka tidak dilengkapi standarisasi peralatan yang ditetapkan untuk membantu proses kelahiran.

Agar setiap Bidan yang ditugaskan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau di Puskesmas Pembantu (Pustu) diminta merangkul seluruh Bidan Kampung. Sehingga tidak terjadi pertikaian.

“Semua Bidan Kampung kita rangkul. Kalau kita tentang, tentunya akan terjadi pertikaian yang akan merugikan semua pihak,” kata Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Muhammad Hasrin SKM.

Saat ini, ia mengaku jumlah Bidan Kampung se-Meranti mencapai puluhan orang. Mereka bahkan diberikan pelatihan bagaimana merawat ibu dan bayi pasca proses melahirkan.

“Jadi tindakan membantu melahirkan dilakukan oleh Bidan kita di Desa. Setelah persalinan selesai, maka Bidan Kampung membantu merawat ibu dan memandikan bayi. Dengan begitu, akan terjadi kolaborasi yang saling mengisi antara Bidan Desa dengan Bidan Kampung,” ungkapnya.

Hasrin menjelaskan pelatihan bagi Bidan Kampung dilaksanakan melalui Puskesmas masing-masing. Dimana anggarannya berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).“BOK ini anggaran dari Pusat bagi seluruh Puskesmas,”ujarnya.

Ketua Komisi III Basiran SE MM yang dkonfirmasi mengaku kegiatan untuk merangkul Bidan Kampung tersebut sangat baik dilakukan. Ia bahkan berharap agar bisa tetap dilanjutkan dimasa mendatang.

“Memang harus diakomodir dan tetap diperhatikan. Karena dukun beranak ini menjadi penolong dimasa lalu. Dimana Pemerintah belum sanggup menghadirkan tenaga medis (Bidan Desa) disetiap daerah. Terutama daerah yang jauh dan terpelosok,” ingatnya.***

R24/phi/mad