"KPK menganjurkan BPN untuk memastikan satu peta, agar tidak ada tumpang tindih masalah lahan yang ada," paparnya.

Sehingga terciptanya kepastian hukum dengan keberadaan lahan, dan terciptanya penerimaan daerah dari sektor perkebunan."Karena di Riau, katanya, masih ada 1 juta hektare lahan yang statusnya masih bermasalah," ujarnya.***

 

R24/phi/zar